Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Kemenkes, Luncurkan Program Pembiayaan Tuberkulosis

Sebuah langkah penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat adalah inovasi dalam pembiayaan kesehatan.

Hal ini menjadi sorotan utama dalam acara Townhall Pilar Pembiayaan Kesehatan dengan tema “Pendanaan lebih baik untuk masyarakat lebih sehat," yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.



Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama yang erat antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk menyosialisasikan pilar-pilar dan capaian dalam transformasi pembiayaan kesehatan.

Dalam acara ini diluncurkan Inovasi Pembiayaan Kesehatan Strategis Tuberkulosis melalui metode pendanaan JKN.

Ghufron menambahkan, inovasi ini menjadi penting mengingat situasi TB di Indonesia menduduki peringkat kedua dengan jumlah penderita TB terbanyak di dunia.

Hingga 1 Agustus 2023, terdapat 6,3 juta peserta JKN yang terindikasi menderita TB. Tingginya angka rujukan pasien TB dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit menjadi masalah yang perlu segera diatasi, mengingat pengobatan TB membutuhkan waktu minimal 6 bulan dan membawa risiko penularan.



"Peluncuran inovasi pembiayaan program TB diharapkan masalah dapat diatasi. Memotivasi FKTP untuk mendiagnosis dan mengobati pasien TB secara efektif, sehingga meningkatkan akses dan kualitas layanan. Selain itu, inovasi ini berpotensi membuat pembiayaan kesehatan lebih berkelanjutan dan efisien dengan menekan angka rujukan ke rumah sakit," ujar Ghufron.

Inovasi Pembiayaan TB ini akan diuji coba dalam enam wilayah, yaitu Kota Medan, Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Jakarta Utara, dan Kota Semarang.

BPJS Kesehatan berperan aktif dalam program ini dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk dashboard monitoring inovasi pembiayaan TB, sistem kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi kepatuhan penderita TB dalam minum obat, interoperabilitas data dalam sistem informasi kepesertaan, sosialisasi kepada fasilitas kesehatan bersama dengan Tim inovasi pembiayaan TB dan Kementerian Kesehatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

"Pemerintah Indonesia mengamanatkan dalam (RPJMN) 2020-2024 bahwa cakupan kepesertaan penduduk Indonesia dalam Program JKN diharapkan mencapai 98 persen dari total penduduk pada tahun 2024."

Hingga 1 Agustus 2023, Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah mencapai kepesertaan lebih dari 260 juta jiwa, atau lebih dari 93 persen dari total penduduk Indonesia.

Peningkatan signifikan juga terlihat dalam tingkat kepuasan peserta, yang naik menjadi 89,62 persen pada tahun 2022 dari sebelumnya 87,63 persen di tahun 2021. Kepuasan Badan Usaha juga meningkat, mencapai 90,36 persen di tahun 2022 dari 86,56 persen di tahun 2021.



"Selain itu juga pada tahun 2022, pemanfaatan pelayanan kesehatan mencapai 502,9 juta kunjungan yang mencakup kunjungan sehat dan kunjungan sakit, setara dengan 1,4 juta kunjungan per hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengandalkan Program JKN," tambah Ghufron.