Imbas Temuan Kejagung Soal BBM Oplosan, Erick Thohir Kaji Rencana Merger Anak Usaha Pertamina

Kementerian BUMN akan mengkonsolidasikan peran dari masing-masing stakeholder dalam pengelolaan minyak.

Menteri BUMN Erick Thohir bakal mengkaji total kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menimpa Pertamina dan anak usaha, agar bisa melakukan perbaikan ke depan. Ia bakal mengkonsolidasikan peran dari masing-masing stakeholder dalam pengelolaan minyak, mulai dari Menteri BUMN, Menteri ESDM, hingga peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Erick mengatakan, dirinya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah berkoordinasi untuk melakukan efisiensi. Termasuk mengkaji perombakan di tubuh Pertamina dengan melakukan merger anak usaha.

"Seperti apa kita review. Apakah ini mungkin ada satu-dua perusahaan yang harus di-merger-kan. Supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review. Ini kan bagian dari improvisasi," ujar Erick Thohir di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3).

Selain itu, Erick juga buka suara soal adanya perombakan direksi di tubuh Pertamina dan anak usaha, khususnya Pertamina Patra Niaga. Terlebih pada Maret 2025 ini akan ada banyak rapat umum pemegang saham (RUPS).

"Jadi tentu pergantian nanti komisaris/direksi kita sejalankan dengan rapat tahunan. Kita juga harus menjaga konsistensi dari perusahaan itu masing-masing. Karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan," ungkapnya.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga bakal membentuk tim untuk memastikan spesifikasi dari produk BBM yang beredar di tengah masyarakat. Ini dilakukan usai memanasnya isu BBM oplosan, pascapenyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh Pertamina dan anak usaha.

"Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya," ujar Bahlil di kantornya, Jakarta beberapa waktu lalu.

Perlu Perbaikan Tata Kelola BBM

Bahlil mengatakan, sejak dirinya pertama masuk di Kementerian ESDM, ia melihat perlu adanya perbaikan tata kelola BBM. Baik untuk produk dengan kadar oktan (RON 90) seperti Pertalite maupun RON 92 yakni Pertamax.

"Nah, makanya sekarang di izin-izin impor kita terhadap BBM, tidak satu tahun sekaligus. Kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan," kata dia.

Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga telah melarang ekspor hasil produksi minyak mentah. Sehingga minyak mentah nantinya bakal diolah di dalam negeri.

"Nanti yang bagus, kita suruh blending. Nanti yang tadinya itu enggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Itu di-blending agar spesifikasi di refinery kita itu masuk," bebernya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa seluruh produk BBM milik Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sehingga tak ada pencampuran untuk bahan-bahan yang tidak seharusnya.

"Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu enggak mungkin dicampur. Karena itu ada speknya kok, enggak perlu khawatir," tegas Bahlil.

Bantah Adanya BBM Oplosan

Pada kesempatan sama, Bahlil juga membantah adanya isu pengoplosan BBM Pertalite (RON 90) jadi Pertamax (RON 92) oleh Pertamina dan anak usahanya.

Ia menekankan, kualitas produk BBM Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sehingga, ia menepis isu jika Pertamax yang dijual Pertamina setara dengan produk dengan kadar oktan lebih rendah, yakni Pertalite.

Semakin tinggi kadar oktan RON pada suatu produk BBM, maka nilai jualnya pun akan semakin mahal. Itu pun berlaku untuk BBM di SPBU Pertamina, dimana Pertamax Turbo (RON 98) jadi produk dengan spesifikasi tertinggi.

"Enggak ada (BBM oplosan). Apanya yang kualitas? Kualitas kita kan sudah sesuai standar. Kan sudah ada semuanya. Jadi kalau mau membeli harga minyak yang bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya," urainya.