Merdeka.com - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 2018 Kementerian ESDM.

Dalam rapat tersebut, anggaran Kementerian ESDM disetujui sesuai dengan kesepakatan hasil rapat sebelumnya, yakni sebesar Rp 6,49 triliun.

"Komisi VII menyetujui anggaran Kementerian ESDM tahun anggaran 2018 sebesar Rp 6,49 triliun," kata Ketua Rapat, Satya Widya Yudha saat membacakan keputusan hasil rapat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/10).

Pagu tersebut terdiri dari untuk Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM bagian hubungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 342,1 miliar. Untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian ESDM sebesar Rp 9,7 miliar.

Inspektorat Jenderal, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM sebesar Rp 80,31 miliar. Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM sebesar Rp 1,7 triliun.

Ditjen migas untuk pengelola penyediaan gas dan minyak bumi sebesar Rp 1,7 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp 141 miliar, Ditjen Minerba sebesar Rp 364,5 miliar.

Kemudian untuk Kesekjenan DEN sebesar Rp 57,16 miliar, Balitbang sebesar Rp 566,9 miliar, BPSDM sebesar Rp 439,4 miliar, Badan Geologi, Penelitian dan Mitigasi sebesar Rp 859,8 miliar, BPH migas sebesar Rp 183,3 miliar, Ditjen EBTKE sebesar Rp 1,7 triliun.

Meski begitu, masih perlu peninjauan terkait subsidi listrik, khususnya pengguna 900 VA. Menurut Satya, belum ditemukan adanya solusi untuk masalah tersebut.

"Fraksi Partai Gerindra belum bisa menyetujui RKAKL Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2018 karena belum jelas solusi terhadap rakyat kecil pelanggan listrik 900 VA yang harganya ditetapkan ke harga keekonomian, seharusnya pemerintah tidak menyediakan anggaran tambahan untuk hal tersebut di RAPBN 2018," ujar Satya.