APBN 2018

Kementerian Perindustrian mencatat realisasi anggaran program atau kegiatan sepanjang 2018 sebesar 92,28 persen atau Rp 2,62 Triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 2,84 triliun. Serapan tahun lalu tersebut melampaui persentase angka realisasi anggaran nasional, yaitu 91,76 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri sidang paripurna yang di gedung dewan perwakilan rakyat (DPR), dengan agenda penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta. Di hadapan para anggota DPR, Sri Mulyani melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di hadapan para anggota DPR, Sri Mulyani melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan realisasi belanja negara pada 2018 adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Menurutnya, belanja tersebut akan membantu menggerakkan perekonomian lebih maju di masa mendatang. Dia menjelaskan, pendapatan yang diperoleh dari pajak selalu digunakan untuk hal produktif.

Alokasi belanja pemerintah pusat didorong oleh sektor subsidi yang semakin membengkak. Di mana, realisasi subsidi hingga akhir 2018 telah mencapai sebesar Rp 216,8 triliun atau setara dengan 138,8 persen dari target APBN 2018 Rp 156,2 triliun.

Penerimaan negara di 2018 diperkirakan mencapai Rp 1.936 triliun atau lebih tinggi dibanding target APBN 2018 yang hanya Rp 1.894 triliun. Penerimaan negara ini disumbang pertumbuhan penerimaan bea cukai sebesar 14,7 persen, dan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 28,4 persen.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan tak adanya perubahan pada APBN menjadi yang pertama kali. Apalagi dengan defisit di bawah 2 persen.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dan penyerapan anggaran pada tahun ini berjalan lebih baik. Dengan adanya capaian tersebut, diperkirakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 akan berada di bawah 2 persen.

Febrio mengatakan, meski angka ini lebih rendah dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen, namun pertumbuhan ekonomi dikisaran lima persen dianggap cukup memuaskan. Apalagi pertumbuhan itu terjadi di tengah ketidakpastian global saat ini.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher mengatakan, penerimaan negara dari sektor hulu migas hingga Kuartal III-2018 mencapai USD 11,76 miliar, sekitar 99 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar USD 11,90 miliar.

Angka ini setara dengan 30,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi utang September 2018 meningkat dari Rp 4.363 triliun pada Agustus 2018. Pun, meningkat dibandingkan posisi September 2017 sebesar Rp 3.866 triliun. Posisi utang Indonesia saat ini disebut masih berada dalam batas aman.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara sampai dengan akhir September 2018 telah mencapai Rp 1.512,55 triliun atau mencapai sekitar 68,1 persen. realisasi belanja negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 938,78 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 573,7 triliun.

Defisit tersebut terbentuk oleh penerimaan negara sebesar Rp 1.312,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.512,6 triliun hingga akhir September 2018. Menteri Sri Mulyani mengatakan, secara bulanan, defisit anggaran Januari - September 2018 rasio dan nominalnya selalu lebih rendah dari bulanan 2017.

Sri Mulyani menjelaskan, hal pertama yang melenceng dari asumsi adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang per 31 September 2018 mencapai Rp 14.119, meleset jauh dari asumsi APBN 2018 sebesar Rp 13.400.

Realisasi penerimaan ini disumbang oleh perpajakan Rp 1.024,5 triliun atau 63,3 persen dari target, tumbuh 16,9 persen lebih tinggi dari September 2017.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, konsumsi solar bersubsidi hingga 15 Oktober 2018 sudah mencapai 82 persen atau sebesar 12 juta kilo liter (Kl) dari kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 14,6 juta kl.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui bahwa target pertumbuhan ekonomi 2018 akan sulit tercapai. Pesimisme tersebut muncul akibat kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak. Menko Darmin memaparkan capaian hingga kuartal-II 2018 memang cukup baik namun laju pertumbuhannya masih pelan.

Alokasi anggaran dalam APBN pemerintah lebih mengutamakan sektor industri ketimbang pertanian. Padahal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan adalah sektor pertanian.

Staf Ahli Menteri bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan berdasarkan UU No 15/2017 tentang APBN 2018, anggaran pengelolaan subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan perubahan parameter realisasi harga minyak dan nilai tukar Rupiah.