DPR Sebut Teknologi MLFF Barang Rongsokan, Ini Pembelaan Asosiasi
Anggota DPR Andre Rosiade menyebut teknologi MLFF sebagai barang rongsokan.
mlff
Anggota DPR Andre Rosiade menyebut teknologi MLFF sebagai barang rongsokan.
DPR Sebut Teknologi MLFF Barang Rongsokan, Ini Pembelaan Asosiasi
Penerapan sistem pembayaran tol tanpa henti, atau multi lane free flow (MLFF) mendapat kecaman keras dari Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Dalam rapat kerja Komisi VI bersama Menteri BUMN Erick Thohir, politikus Partai Gerindra ini bilang Indonesia tidak membutuhkan barang rongsokan seperti itu.
- Sasar Korporasi dan Pendidikan, LG Indonesia Rilis Ragam Produk dengan Teknologi Layar Terkini
- ASDP Gaet Darwinbox Implementasikan Teknologi HR, Ini Keunggulannya
- Mengenal Pesawat Tempur Berteknologi Canggih yang Jatuh di Gunung Bromo, Fungsinya untuk Tumpas Pemberontak
- Ini Rahasia “Lem Perekat” Tembok Besar China yang Tak Mempan Dirobohkan Musuh
- Gunung Semeru Erupsi Enam Kali Sejak Jumat Dini Hari, Tinggi Kolom Abu Capai 900 Meter
- Trik Licik Pekerja Paruh Waktu WWF Bali Curi Motor Teman Kerja
"Perusahaan BUMN (selaku Badan Usaha Jalan Tol/BUJT) kita dipaksa oleh PUPR beli itu barang rongsokan. Padahal kita enggak butuh teknologi itu," kecam Andre Rosiade beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memaksimalkan perangkat on board unit (OBU) jika ingin melewati jalan tol tanpa setop.
"Kalau hanya teknologi tanpa sentuh, tinggal pasang OBU saja di mobil. Itu sudah kayak di Jepang atau di mana-mana," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, VP of Standardization and Monitoring Evaluation Asosiasi Sistem Transportasi Cerdas (ITS) Resdiansyah menjelaskan, teknologi MLFF yang dioperasikan oleh sistem satelit navigasi global (GNSS) menawarkan tiga opsi pembayaran.
Selain melalui perangkat OBU, MLFF juga menyediakan opsi pembayaran tol tanpa henti via electronic OBU (E-OBU) yang tertempel di smartphone, dan electronic route ticket sekali pakai bagi yang jarang berpergian menggunakan jalan tol.
"Kenapa kita kasih tiga alternatif, karena di Indonesia adalah pengguna IT, kita belum pengembang IT. Ada yang sudah mampu gunakan gadget, ada yang belum. Kendaraan komersial itu kan sopirnya ganti-ganti," kata Resdiansyah di Jakarta, Selasa (5/12/2023).
"Pemerintah tidak keluar uang satu rupiah pun. Kemudian mereka diberikan konsensi 9 tahun, konsesinya pun tidak boleh menaikkan tarif tol, mereka ambilnya dari service fee," ujar dia. BUJT bersangkutan nantinya hanya perlu membayar jasa pelayanan kepada RITS untuk perawatan tol yang biasanya dipakai untuk memperbaiki mesin atau pintu tol yang rusak.
Bahkan selepas RITS habis kontrak, teknologi GNSS pada sistem MLFF nantinya bisa dikembangkan oleh anak bangsa. Bukan hanya untuk pembayaran tol, tapi juga memfasilitasi jasa layanan parkir dan sebagainya.
"Jadi setelah 9 tahun teknologinya ke kita bisa kita kembangkan lagi. GNSS itu teknologi masa depan. Tempat parkir pun 10 tahun ke depan akan pakai GNSS. Keluar rumah ke tol ke parkir itu semua akan gunakan GNSS," tuturnya.
