LIVE

Aturan Baru Keluar 21 April: Pekerja Gaji Rp14 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

Penyesuaian batas penghasilan MBR ini juga merupakan hasil dari koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

rumah subsidi
Aturan Baru Keluar 21 April: Pekerja Gaji Rp14 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi
Aturan Baru Keluar 21 April: Pekerja Gaji Rp14 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi (merdeka.com)

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa membeli rumah subsidi.

Aturan ini nantinya akan mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PKP baru menggantikan Kepmen PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menerangkan, aturan pembelian rumah subsidi oleh MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (FLPP) sebelumnya menerapkan, batas penghasilan Rp7 juta untuk masyarakat yang belum menikah, dan Rp8 juta yang sudah menikah. 

"Tadi sepakat akan disesuaikan, menjadi yang single Rp12 juta, kemudian yang double (sudah menikah) mungkin Rp13 juta - Rp14 juta. Kajiannya sedang disiapkan bu winny (Kepala BPS, Amalia Adiningrat Widyasanti)," jelas Ara di kantornya, Jakarta, Kamis (10/4).

Ara mengatakan, penyesuaian batas penghasilan MBR ini juga merupakan hasil dari koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk menyesuaikan standar penghasilan desil 8 yang berbeda di setiap provinsi.

Berlaku di Jabodetabek

Adapun batas penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi hingga Rp14 juta ini berlaku untuk wilayah Jabodetabek. Dengan menimbang standar biaya hidup yang lebih tinggi. 

"Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu dia single Rp12 juta, kalau menikah Rp14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," imbuh Ara. 

Sebelum merilis aturan baru itu, Ara bersama Kepala BPS akan terlebih dulu menemui Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas pada 17 April 2025. Sehingga kebijakan baru ini bisa segera dirilis dalam beberapa hari setelahnya. 

"Jadi nanti tanggal 21 (April 2025) kita umumkan sama-sama di sini, jam 4 sore. Kemudian kita ketemu dengan Menteri Hukum, saya minta tolong kalau enggak Rabu, Kamis (pekan depan). Tolong dijadwalkan," pungkas Ara.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Wamendagri Ribka Buka Pasar Murah dan Pameran UMKM di Papua

{{caption}}
Kakek 75 Tahun Ngamuk Bawa Golok, Bacok Dua Tetangga

{{caption}}
Wamendagri Wiyagus: Kesehatan Fondasi Keberhasilan Pembangunan Daerah

{{caption}}
Air Mata Rano Karno di Ulang Tahun Jakarta

{{caption}}
Penyebab Bus Transjakarta Kecelakaan di Cikoko

{{caption}}
Demo Dukung MBG Digelar di Patung Kuda Siang Ini

Topik Terkait
{{caption}}
Kategori MBR Penerima Program 3 Juta Rumah Diperluas, Termasuk untuk Gaji Rp14 Juta per Bulan

Menurut Tito, dengan perluasan cakupan MBR ini diharapkan dapat semakin mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah

program 3 juta rumah prabowo
{{caption}}
Aturan Baru: Ini Kriteria dan Batasan Gaji Pembeli Rumah Subsidi Berlaku Mulai 22 April 2025

Peraturan Menteri PKP ini disusun untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rumah Subsidi
{{caption}}
Aturan Terbit Bulan Ini: Karyawan Gaji Rp13 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Rumah Subsidi
{{caption}}
Aturan Sedang Dikaji, Pekerja Gaji Rp15 Juta Bisa Dapat Fasilitas KPR Subsidi

Kementerian BUMN juga bakal mengusulkan untuk memberikan keringanan bunga bagi kelompok masyarakat yang berhak mendapat KPR subsidi.

KPR Subsidi
{{caption}}
Harga Rumah Subsidi Bakal Naik Lagi di 2024, di Daerah Jabodetabek Jadi Segini

Harga rumah subsidi perlu naik karena harga material konstruksi rumah saat ini mengalami kenaikan yang jauh lebih besar.

Harga Rumah Subsidi
{{caption}}
Penyaluran FLPP Rumah Subsidi BP Tapera Capai 77 Ribu Unit, Minat Generasi Muda Tinggi

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

asosiasi pengembang
{{caption}}
5 Ide Desain Kolam Ikan Memanjang di Samping Rumah Subsidi yang Menyegarkan dan Menenangkan.

Lima model kolam ikan memanjang yang terletak di samping rumah subsidi dapat memberikan suasana hunian yang asri dan menenangkan.

berita update
{{caption}}
Solusi Rumah untuk Gen Z, BTN Gandeng Pinhome Hadirkan KPR Digital

Masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

berita update
{{caption}}
Developer Nakal Rugikan Konsumen dan Perbankan, Jadi Ancaman Industri Perumahan

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

berita update
{{caption}}
DJPb Sulsel Catat 4.633 Rumah Subsidi MBR Dibangun Melalui Skema FLPP di Sulawesi Selatan

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.

djpb sulsel
{{caption}}
Tenor KPR Rumah Subsidi Jadi 40 Tahun, Cicilan Rp773 Ribu per Bulan

Perpanjangan tenor KPR tersebut diestimasi bakal meringankan cicilan rumah subsidi hingga di bawah Rp1 juta per bulan.

berita update
{{caption}}
Atasi Persoalan Perumahan Rakyat di Papua, Mendagri Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

berita update
{{caption}}
Semen Indonesia Garap Renovasi Perkotaan, Optimalkan Peluang Hunian Padat dengan Layanan MiniMix

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) serius Semen Indonesia Garap Renovasi Perkotaan dan hunian, memperkuat layanan beton siap pakai skala kecil untuk menjangkau area padat dengan solusi inovatif.

bahan bangunan
{{caption}}
BTN Kolaborasi dengan Rumah123, Listing Rumah Kini Bisa Diakses di Bale by BTN

Lebih dari 4,8 juta listing aktif Rumah123 juga dapat diakses melalui Bale by BTN, termasuk eksplorasi aset lelang dan berbagai pilihan hunian lainnya.

berita update
{{caption}}
Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Program Bedah Rumah di Bantul, Targetkan Perbatasan

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

bantul
{{caption}}
BSN Gandeng SMF Garap Sekuritisasi Aset, Perkuat Pendanaan Jangka Panjang

Kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan inovasi pendanaan untuk mengatasi karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang.

berita update
{{caption}}
BSPS Lampung Barat: Pajar Bulan Disulap Jadi Kawasan Rumah Layak Huni

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius tangani kawasan kumuh di Pekon Pajar Bulan, mengubahnya menjadi permukiman layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Lampung Barat). Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup mas

bsps lampung barat