Akademisi Uncen Desak Pemerintah Daerah Perkuat Perlindungan Nelayan Kecil di Papua

Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Popi Ayer menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan nelayan kecil di Papua demi keberlanjutan mata pencarian dan keadilan ekologis.

Jayapura, Papua – Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Popi Ayer, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melindungi nelayan kecil di wilayah tersebut. Perlindungan ini krusial untuk menjamin keberlangsungan mata pencarian serta keadilan ekologis bagi komunitas nelayan. Pernyataan ini disampaikan Popi Ayer pada Sabtu, 28 Maret, di Jayapura.

Popi Ayer, yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, FMIPA, Uncen, menyoroti bahwa peran pemerintah tidak hanya sebatas pemberi bantuan. Lebih dari itu, pemerintah harus bertindak sebagai penggerak (enabler) yang menciptakan lingkungan kebijakan kondusif bagi pertumbuhan nelayan kecil.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi nelayan dari berbagai ancaman. Ini termasuk praktik penangkapan ikan yang destruktif, ketimpangan dalam rantai pasar, penegakan zonasi dan wilayah tangkap, serta penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

Peran Pemerintah sebagai Penggerak dan Pelindung

Pemerintah daerah memegang peranan vital dalam memastikan keberlanjutan sektor perikanan tradisional di Papua. Perlindungan terhadap nelayan kecil dari persaingan dengan kapal-kapal besar menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan nelayan lokal dapat terus mencari nafkah.

Selain itu, pemerintah juga harus aktif dalam menekan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Penegakan hukum terkait zonasi dan wilayah tangkap harus dilakukan secara konsisten. Pemberian subsidi yang transparan dan tepat sasaran juga diperlukan untuk membantu nelayan kecil mengurangi beban operasional mereka.

Popi Ayer menekankan bahwa pendekatan pemerintah tidak boleh hanya bersifat donatur semata. Sebaliknya, pemerintah harus menjadi fasilitator dan penghubung yang memberdayakan nelayan. Ini mencakup penyediaan akses terhadap pengetahuan dan teknologi yang relevan.

Pendekatan Berbasis Adat dan Komunal

Dalam konteks Papua, pendampingan nelayan harus mempertimbangkan karakter sosial budaya setempat. Popi Ayer menggarisbawahi pentingnya pengakuan hak ulayat laut dan keterlibatan struktur adat dalam setiap kebijakan perikanan. Mengabaikan aspek adat seringkali memicu konflik dan resistensi sosial di masyarakat.

Pendekatan komunal, bukan individualistik, juga dianggap lebih efektif dalam pendampingan nelayan di Papua. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam masyarakat adat. Dengan demikian, program-program pemberdayaan akan lebih mudah diterima dan berkelanjutan.

Peran pemerintah sebagai fasilitator, pelindung, dan penghubung sangat krusial dalam menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Pendekatan partisipatif yang memadukan adat dan ilmu pengetahuan akan menghasilkan solusi yang holistik. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua yang mengatur perlindungan dan pengembangan ekonomi rakyat asli Papua.

Sinergi untuk Kesejahteraan Nelayan

Pemberian bantuan fisik kepada nelayan harus selalu diikuti dengan pendampingan peningkatan kapasitas. Tanpa pendampingan yang memadai, bantuan tersebut berisiko cepat rusak atau tidak termanfaatkan secara optimal. Ini adalah pelajaran penting agar investasi pemerintah benar-benar memberikan dampak positif jangka panjang.

Popi Ayer menyoroti peran strategis pemerintah dalam menghubungkan berbagai pihak. Akademisi, penyuluh perikanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan nelayan harus bersinergi. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk mengintegrasikan pengetahuan dan upaya bersama demi menyejahterakan nelayan kecil di Papua.

Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan peningkatan kualitas hidup nelayan. Dengan demikian, nelayan kecil dapat menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan persaingan pasar dengan lebih baik. Upaya pelindungan bagi nelayan di Papua memang mendesak, tidak hanya bantuan modal tetapi juga proteksi harga dan pembatasan ikan dari luar Papua.

Sumber: AntaraNews