Trump Kerahkan Pasukan Elite Marinir Hadapi Demo Rusuh di Los Angeles, UU Pemberontakan Diaktifkan?

Presiden Trump mengerahkan Marinir dan Garda Nasional ke LA dalam tanggapan terhadap protes imigrasi.

Satu batalion Marinir akan dikerahkan ke Los Angeles sebagai bagian dari langkah pemerintah federal dalam merespons protes terkait kebijakan penegakan imigrasi. Demikian Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan pada Senin waktu setempat.

700 personel Marinir akan ditugaskan untuk membantu pengamanan fasilitas dan personel federal. Pengerahan pasukan Marinir itu dilakukan sehari setelah Presiden Donald Trump mengirim Garda Nasional ke kota tersebut.

Pentagon juga mengonfirmasi rencana mobilisasi tambahan 2.000 pasukan Garda Nasional. Namun, kebijakan ini ditentang oleh pejabat negara bagian California, termasuk Gubernur Gavin Newsom, yang segera menggugat langkah federal tersebut.

Trump Belum Akrifkan UU Pemberontakan

Menurut juru bicara Pentagon, Sean Parnell, pengerahan Marinir bertujuan memberikan dukungan terhadap instansi federal dalam mengamankan wilayah yang terdampak demonstrasi.

Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan Trump, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pasukan Marinir tidak akan menjalankan fungsi penegakan hukum, melainkan hanya mendukung aparat dan Garda Nasional di lapangan.

Pejabat tersebut juga menegaskan bahwa Presiden Trump belum mengaktifkan Undang-Undang Pemberontakan 1807, yang memungkinkan penggunaan militer aktif untuk penegakan hukum domestik. Hal ini memperlihatkan pendekatan yang masih berada dalam batas legal tertentu, meskipun ketegangan antara pemerintah pusat dan otoritas negara bagian terus meningkat.

Dalam pernyataannya kepada media, Trump menyatakan keterbukaannya untuk mengirimkan Marinir, namun menilai bahwa situasi di Los Angeles mulai membaik.

“Kita lihat saja apa yang terjadi,” ujarnya.

Gubernur California Kritik Tajam Trump

Dari Los Angeles, koresponden Al Jazeera, Rob Reynolds, melaporkan bahwa demonstrasi yang berlangsung di pusat kota pada Senin berjalan damai, terutama yang digelar oleh kelompok buruh. Menurut Reynolds, peran Garda Nasional dalam demonstrasi tersebut tergolong minimal, hanya menjaga gedung-gedung pemerintah federal.

Ia juga membandingkan karakteristik antara Garda Nasional—yang merupakan pasukan cadangan negara bagian—dan Marinir, yang dikenal sebagai pasukan tempur elite Angkatan Laut AS.

“Kini, Marinir, ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Amerika Serikat mengirim Marinir ke luar negeri di mana kepentingan imperialis AS dipertaruhkan, tetapi tidak ke kota-kota di Amerika Serikat," katanya.

Kantor Gubernur Newsom mengonfirmasi bahwa Marinir saat ini hanya dipindahkan ke pangkalan militer yang lebih dekat ke wilayah Los Angeles, bukan untuk langsung terlibat dalam pengamanan jalanan. Namun, pemerintah negara bagian menganggap keputusan ini sebagai langkah yang berlebihan, tidak diminta, dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Pernyataan dari kantor gubernur menyebutkan bahwa “tingkat eskalasi tersebut sama sekali tidak beralasan, tidak diminta, dan belum pernah terjadi sebelumnya, memobilisasi cabang militer AS yang terbaik untuk melawan warga negaranya sendiri".

Gubernur California Gugat Pemerintah Trump

Langkah terbaru pemerintah pusat tersebut langsung mendapat tanggapan hukum dari otoritas negara bagian. Gubernur Gavin Newsom bersama Jaksa Agung Rob Bonta pada hari yang sama mengumumkan gugatan terhadap kebijakan Presiden Trump yang mengerahkan Garda Nasional ke wilayah mereka tanpa persetujuan negara bagian.

Newsom berpendapat bahwa aparat penegak hukum lokal mampu menangani protes yang muncul menyusul penggerebekan oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) di Los Angeles dan Paramount. Ia menuding Trump menciptakan ketegangan untuk membenarkan intervensi militer di tingkat lokal.

“Ini adalah krisis yang dibuat-buat untuk memungkinkannya mengambil alih milisi negara, merusak fondasi republik kita,” ujar Newsom.

Dalam gugatan tersebut, pemerintah California menegaskan bahwa pengerahan Garda Nasional seharusnya memerlukan izin dari gubernur negara bagian, yang tidak pernah diberikan oleh Newsom. Pada hari yang sama, Trump mengindikasikan dukungannya terhadap kemungkinan penangkapan Gubernur Newsom karena dianggap menghalangi pelaksanaan kebijakan imigrasi federal.

Pengerahan pasukan ini menjadi yang pertama sejak 1965 seorang presiden AS mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan gubernur negara bagian. Saat itu, Presiden Lyndon B. Johnson mengerahkan pasukan federal untuk melindungi demonstran hak-hak sipil di Alabama.

Gelombang Protes Nasional

Sementara itu, aksi unjuk rasa terhadap kebijakan imigrasi Presiden Trump terus berlanjut. Di Los Angeles, para aktivis berkumpul di depan Ambiance Apparel, salah satu lokasi penggerebekan ICE.

Tokoh komunitas Pribumi, Perla Rios, menyerukan proses hukum yang adil bagi individu yang ditahan dalam operasi tersebut.

“Apa yang dialami keluarga kami benar-benar seperti mimpi buruk,” ungkap Rios.

Serikat Pekerja Jasa Internasional (SEIU) turut mengorganisir aksi serupa di berbagai kota untuk menentang kebijakan imigrasi dan penangkapan David Huerta, presiden SEIU California, yang ditahan pada Jumat lalu. Ia dituduh berkonspirasi menghalangi petugas selama operasi ICE.

“Dari Massachusetts hingga California, kami menuntut pembebasannya segera dan diakhirinya penggerebekan ICE yang memecah belah komunitas kami," bunyi pernyataan SEIU.

Demonstrasi juga meletus sebagai respons terhadap kebijakan larangan perjalanan terbaru yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap warga dari 12 negara, yang oleh banyak pihak dikritik sebagai bentuk diskriminasi rasial.

Dalam sebuah aksi di New York, Murad Awawdeh, Presiden Koalisi Imigrasi New York, menyebut kebijakan tersebut sebagai lanjutan dari larangan Muslim dan pembatasan perjalanan yang pernah diterapkan dalam masa jabatan Trump sebelumnya.

Kebijakan itu, kata Awawdeh, menciptakan “rasa takut yang sangat besar” di kalangan masyarakat imigran.