Kemenaker memastikan setiap pekerja atau buruh yang melakukan cuti tetap dibayarkan hak upahnya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang mengatakan, terdapat 5 pokok dalam pengaturan pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Salah satunya pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upa

Pemerintah telah menyelesaikan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), salah satunya mengatur perhitungan upah buruh baru sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh mengalami kenaikan di Januari 2021. Upah nominal merupakan rata-rata upah harian yang diterima buruh sedangkan upah riil menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh atau pekerja

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal harian buruh tani dan bangunan pada Desember 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan indeks konsumsi rumah tangga serta inflasi.

Menurut dia, kenaikan UMK berdasarkan survei kelayakan pekerja dan pertimbangan sejumlah faktor yang terdiri dari 60 poin penting perhitungan kebutuhan sehari-hari. Juga pendataan harga keperluan sandang, pangan, dan papan.

Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) mencatat adanya penurunan atau perlambatan pertumbuhan upah dalam dalam 6 bulan pertama di 2020 akibat pandemi covid-19, di negara-negara yang menerapkan langkah tegas untuk mempertahankan pekerjaan dibandingkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut ada satu provinsi yang kembali menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun depan, yakni Provinsi Bengkulu. Dengan penambahan ini, maka total yang menaikkan upah di 2021 menjadi sebanyak enam provinsi, dari sebelumnya hanya lima provinsi.

Menurutnya, SK Gubernur Banten yang menetapkan kenaikan upah buruh sebesar 1,5 persen untuk tahun 2021 membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, mengatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Nomor 188/538/KPTS/013/2020, tentang UMK 2021 Jatim, telah ditandatangani. Dia mengklaim telah diterima oleh semua pihak, baik itu dari sisi buruh maupun pengusaha.

Keputusan tersebut sudah sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kenaikan UMK Solo sebesar 2,94 persen ini sudah sesuai usulan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Meskipun demikian, sempat terjadi tarik ulur antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh terkait pembahasan UMK Solo 2021.

Nilai UMK tahun 2021 diumumkan oleh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono yang didampingi Ketua Dewan Pengupahan (Ketua SPSI) Jatim Fauzi, serta Wakil Ketua Dewan Pengupahan Jatim (Apindo) Johnson.

Tahun ini, Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional dengan angka Rp4.798.312,00 (Rp4.594.324,54 di 2020), sementara Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020).

"Kami melihat dan mempelajari alasan kabupaten kota yang menyampaikan rekomendasi pada kami. Kita melihat ada 10 kab kota yang memang dalam rekomendasinya sesuai dengan SE kemenaker tanggal 26 oktober 2020,” kata dia.

Dewan pengupahan kota (Depeko) Bekasi menyepakati besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2021 sebesar Rp4.782.934. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp193 ribu dari upah minimum tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menetapkan upah minimun kabupaten (UMK) 2021 sebesar Rp3.251.832. Terjadi kenaikan 3,33 persen dari tahun ini di angka Rp3.147.036.

Menaker Ida Fauziyah memutuskan tidak menaikkan upah minimum pada tahun depan. Kebijakan tersebut ibarat buah simalakama bagi perekonomian nasional: daya beli masyarakat makin lemah, namun sektor usaha tidak makin tertekan oleh dampak pandemi covid-19.