Dijelaskan Sukanta, rapat pleno Depeko yang digelar selama dua hari sejak Kamis dan Jumat kemarin itu, dihadiri masing-masing perwakilan serikat pekerja, Apindo, pakar pengupahan, akademisi dan unsur Pemerintahan tersebut, menemui jalan buntu.

Dengan kenaikan upah yang diharapkan sebesar 8,51 persen, maka UMK Kota Tangerang, dari Rp 4.199.029,92 di tahun 2020 ini menjadi Rp 4.556.367,37.

Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta masih melakukan penyusunan format kriteria perusahaan yang patut tidaknya menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Kepala Dinas Tenaga Kerja Andri Yansyah mengatakan format menjadi penting sebab, tidak semua sektor usaha di bidang yang sama mengalami keuntungan di masa pandemi Covid-19

Politikus Gerindra itu mencontohkan perusahaan yang mendapat keuntungan di tengah pandemi. Seperti produsen masker yang saat ini permintaan di pasarnya cukup tinggi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, ada sejumlah sektor usaha yang tidak bisa menerapkan UMP 2021 atau tetap menerapkan UMP 2020.

Namun demikian, beberapa daerah tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memilih tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 3,27 persen. UMP 2020 sebesar Rp1.742.015 akan naik menjadi Rp1.798.979,12 di tahun 2021.

Menurut Ganjar, UMP Jateng yang telah ditetapkan naik tersebut masih bisa dilakukan penundaan jika memang ada pihak-pihak yang keberatan, meskipun dari pengalaman pada tahun lalu tidak ada penundaan.

Upah minimum provinsi (UMP) di Sumatera Selatan tahun depan tidak mengalami kenaikan. Hal ini mengingat kondisi perekonomian di provinsi itu mulai terjadi pembenahan sejak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Andri Yansah menyatakan, pelaksanaan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) merupakan kewajiban sebuah perusahaan kepada karyawannya.

Said Iqbal menerangkan, serikat buruh juga akan mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi pada 2021 sebesar 5,65 persen. Dari sebelumnya Rp1.768.000 menjadi Rp1.868.777.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan pengupahan 2020 secara asimetris. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perusahaan terdampak Covid-19 tidak mengalami kenaikan upah.

Pemerintah dinilai dalam posisi dilematis tidak naiknya upah minimum provinsi (UMP) 2021. Di satu sisi pemerintah memikirkan kesejahteraan buruh, di sisi lain jangan sampai kebijakan yang diambil terkait UMP memberatkan dunia usaha.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Provinsi Jabar Tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36, keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Pemda DIY memutuskan menaikkan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar 3,54 persen dari UMP tahun sebelumnya. Keputusan naiknya UMP sebesar 3,54 persen ini ditandai dengan dikeluarkannya SK Gubernur DIY dengan nomor nomor 319/KEP/2020.

Penetapan upah minimum, mengacu pada peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 15/2018 tentang Upah Kerja Minimum. Pemprov memutuskan besaran UMP tahun 2021, melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bernomor 561/k.564/2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Kedua, besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian nasional pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.