Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menilai aturan tersebut merupakan salah satu instrumen yang dibuat pemerintah agar perusahaan tidak semakin goyah dalam masa pemulihan ekonomi pasca wabah pandemi Covid-19. Sehingga para pekerja tidak berhadapan dengan kemungkinan terkena pemutusan hubungan kerja.

Ketua Komisi B (membidangi ekonomi) DPRD DKI, Abdul Aziz, menilai di kondisi pandemi Covid-19 saat ini, mempertahankan perputaran roda perekonomian patut menjadi pertimbangan prioritas.

Oleh karena itulah, kata Iqbal, buruh akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9-10 November dengan membawa isu batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dalam peraturan yang diteken pada 26 Oktober 2020 itu, Ida menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Ketua Umum DPD HIPPI, Sarman Simanjorang, mengatakan, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Sebab banyak dunia usaha yang terdampak Covid-19. UKM banyak yang tutup bahkan pada pekerja terkena PHK dan dirumahkan.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, Permenaker yang baru memang menambah jumlah komponen KHL dari 60 jenis menjadi 64 jenis. Tetapi secara kuantitas ada beberapa jenis KHL yang mengalami penurunan. Dengan kata lain, meskipun item KHL bertambah tetapi buruh tetap miskin.

Kementerian Ketenagakerjaan hingga saat ini belum bisa memastikan apakah akan ada kenaikan upah minimum pada 2021. Hal ini masih terus menjadi pembahasan. Pihak pekerja meminta untuk ada kenaikan UMP. Pengusaha meminta pengertian atas kondisi dunia usaha yang saat ini tengah terpukul akibat covid-19.

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021 pada dasarnya mengacu pada PP 58/2015. Di mana, perhitungan UMP didasarkan pada perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan. Berdasarkan PP itu, maka tidak ada kenaikan UMP karena pertumbuhan ekonomi minus.

Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Turro S Wongkeran, mengusulkan RUU Cipta Kerja mengecualikan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atas kewajiban memenuhi ketentuan upah minimum regional (UMR). Menyusul kondisi sulit yang dialami mayoritas pelaku usaha disektor tersebut akibat pandemi Covid-19.

Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Turro S Wongkeran, menilai kenaikan upah minimum bagi tenaga kerja atau buruh di setiap tahunnya akan berdampak buruk bagi iklim investasi dalam negeri. Setidaknya dia mencatat ada empat dampak buruk yang berpotensi membuat investor lari dari Indonesia.

Pemerintah memutuskan untuk memberi bantuan atau subsidi sebesar Rp 600.000 pekerja Indonesia yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan akan diberikan kepada sebanyak 15,7 juta pekerja sasaran. Program subsidi ini menelan biaya hingga Rp 37,7 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, berharap para penerima bantuan subsidi gaji menggunakan insentif tersebut untuk membeli produk dalam negeri guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan begitu, kata dia, bantuan subsidi gaji dapat memberikan efek berlipat ganda ke sektor-sektor lain dalam perekonomian.

Direktur Utama BPJamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengimbau para perusahaan swasta segera melaporkan nomor rekening pekerjanya yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Diperlukan peran aktif dari semua pihak baik itu pemberi kerja atau pelaku usaha, masyarakat dan para pekerja, agar bantuan ini tepat sasaran.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pencairan subsidi upah untuk pekerja/buruh berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, dilakukan dua bulan sekali dengan total Rp 1,2 juta per orang. Pelaksanaan bantuan pemerintah ini mendapatkan pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan calon penerima program subsidi gaji ditingkatkan menjadi 15,7 juta dari sebelumnya 13,8 juta pekerja. Maka dari itu, anggaran bantuan subsidi upah mengalami peningkatan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.

Pemerintah dalam waktu dekat akan menyalurkan insentif Rp 2,4 juta untuk para pekerja formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pria yang memiliki inisial BGS ini mengatakan, bantuan tersebut akan diberikan dalam dua tahap, yakni masing-masing sebesar Rp 1,2 juta pada kuartal III dan IV 2020.

Menteri Ida Fauziyah menyatakan bantuan subsidi gaji Rp 600.000 pegawai swasta ditarget terlaksana mulai September 2020. Subsidi langsung ini diyakini dapat membantu pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. subsidi gaji diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan dan akan diberikan per dua bulan sekali.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah nominal asisten rumah tangga pada April 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen. Yaitu dari Rp419.739 menjadi Rp419.780. Namun, upah riil April 2020 dibanding Maret 2020 turun sebesar 0,07 persen, yaitu dari Rp400.820 menjadi Rp400.554.