Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memilih tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 3,27%. UMP 2020 sebesar Rp1.742.015 akan naik menjadi Rp1.798.979,12 di tahun 2021.

Said Iqbal mengatakan pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur serikat buruh, bahwa tidak ada kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.

Serikat buruh menyerukan penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Mirah menjelaskan, pada 16 Oktober 2020 diselenggarakan pertemuan antara Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Daerah, pengusaha, dan pemerintah.

Merujuk pada berita acara rapat, serikat pekerja dan buruh memandang, penetapan UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 diserahkan kepada dewan pengupahan daerah masing-masing.

"Menaker sepertinya tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata. Tentu saja kaum buruh menolak."

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa sudah ada 18 provinsi yang dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Gubernur Banten, Wahidin, mengaku belum membahas lebih jauh soal keputusan Menaker tersebut. Tetapi dia sepakat upah buruh tidak harus naik setiap tahunnya. "Ya jangan tiap tahun, karena perintahnya keputusan Menteri itu harus sama dengan tahun lalu," katanya.

Pemerintah disarankan membicarakan jalan tengah dengan pengusaha dan pekerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, mendorong dialog dan musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja harus menjadi prioritas. Tujuannya, untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah.

Pemkot Solo menunggu sikap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Usulan tersebut berdasarkan data BPS, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi mencapai 0,93 persen, sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year on year (yoy) dari Agustus 2020 ke Agustus 2019 adalah sebesar 1,32 persen.

Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai tepat keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan UMP 2021 di situasi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, UMP tahun depan seharusnya akan turun jika merujuk ketentuan yang ada.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Pemerintah telah menetapkan cuti bersama pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020. Sementara, tanggal 29 Oktober 2020 adalah libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan perusahaan yang tidak meliburkan pekerjanya di waktu-waktu tersebut tidak akan dikenai sanksi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.

Menurut Menaker Ida penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

"Saat krisis moneter 1998 lalu, dolar naik. Hari ini, dolar standar, Rupiah menguat. Saat krisis moneter, pemerintah menaikkan upah tidak kurang dari 15 persen," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto.