Pelantikan Hambit Bintih

Beberapa hari kemudian, Nisa mengontak Hambit menanyakan soal duit suap buat Akil sebesar Rp 3 miliar.

Dalam persidangan tersebut, JPU juga menghadirkan Panitera MK, Kasianur Sidauruk dan Komisioner KPUD Gunung Mas, Rusdi.

"Menurut saya aneh, KPUD Gunung Mas itu kan berada di bawah KPU Pusat," kata Harun.

Rudji juga mengaku saat itu sempat membahas soal tarif jasa advokasi para pengacara.

Dana itu untuk menalangi pembayaran jasa advokasi tim kuasa hukum yang ditunjuk KPUD Gunung Mas.

Maria Farida adalah salah satu anggota hakim panel yang menyidangkan sengketa pilkada Gunung Mas.

Hambit Bintih menjalani sidang dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan.

Hambit terlibat kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi.

Hambit Bintih tak bisa dilantik karena statusnya sebagai tersangka dan ditahan KPK.

KPK mendesak pemerintah segera mengubah Undang-undang Pemerintah Daerah.

Mahfud mengatakan, surat KPK juga bisa diterapkan dalam polemik pelantikan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih.

Sikap Hanura ini sebagai bentuk penolakan atas rencana pemerintah melantik Hambit Bintih.

PDIP menyerahkan sepenuhnya soal pelantikan Hambit Bintih ke Mendagri.

"Pelantikan oleh DPRD dan gubernur, pengamatan itu yang luput," tegas Djoko Suyanto.

Surat desakan permohonan izin melantik Hambit di selnya atas permintaan anggota DPRD Gunung Mas, bukan Kemendagri.

Hambit terjerat kasus korupsi penanganan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tersangka kasus sengketa Pilkada Gunung Mas ini sebelumnya ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Polemik pelantikan bupati Gunung Mas ini masih menjadi polemik karena Hambit menjadi tersangka suap Akil Mochtar.

Hambit yang memenangkan Pilkada Gunung Mas Kalteng saat ini menjadi tersangka kasus suap Akil Mochtar.

Hambit Bintih kabarnya akan dilantik menjadi bupati Gunung Mas pada 31 Desember 2013. Namun, KPK belum memberi izin.