Kpk Ott Bupati Bogor Ade Yasin

Empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar, Anton Merdiansyah, Arko Mulawan, Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah , dan Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa terbukti bersalah menerima suap dari Bupati Bogor Ade Yasin. Suap diberikan agar laporan keuangan Pemkab Bogor mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Iwan tidak memungkiri, dua Bupati Bogor yang telah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berada dalam pengawasan para APH.

KPK menegaskan tidak ada intervensi terkait penyidikan kasus dugaan suap auditor BPK Jawa Barat yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan kabar adanya penyidik KPK yang disebut-sebut pernah bertemu Ade Yasin tidak benar.

Hakim ketua Hera Kartiningsih menyatakan mereka terbukti bersama-sama melakukan tindakan suap kepada auditor BPK Jabar terkait laporan keuangan Pemkab Bogor demi raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin divonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti bersalah melakukan suap terkait pengurusan audit laporan keuangan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Putusan dibacakan di Ruang Sidang 1 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jumat (23/9)

Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin tidak terima dinyatakan bersalah melakukan suap terhadap anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dia langsung menyatakan banding.

Namun suasana tersebut tak berlangsung lama karena berhasil diredam oleh pihak kepolisian yang berhadapan di dalam ruang sidang.

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dijadwalkan akan menjalani sidang putusan hari ini, Jumat (23/9). Sidang putusan kasus suap pengurusan audit laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengaku terus memantau setiap persidangan terkait kadernya tersebut.

Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin menitikan air mata ketika pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (19/9).

Dia sangat berharap majelis hakim objektif dalam memberikan putusan. Apalagi, katanya, dari 39 saksi yang dihadirkan jaksa KPK dan dua saksi ahli yang memberikan keterangan di persidangan menyebut Ade Yasin tidak terlibat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, menggelar doa bersama atau istigasah serentak, mulai dari MUI tingkat kecamatan, sejat Jumat (16/9).

Sementara itu, Kuasa Hukum Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, Dinalara Butarbutar meyakini majelis hakim yang dipimpin oleh Hera Kartiningsih akan objektif dalam menanggapi tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butarbutar meyakini majelis hakim yang dipimpin oleh Hera Kartiningsih akan objektif dalam menanggapi tuntutan JPU.

JPU KPK, Roni Yusuf mengatakan Ade Yasin pun diminta untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politiknya.

Dia menegaskan, penyidik yang disebut dalam pernyataan pada persidangan, juga bukan tim satgas yang menangani perkara tangkap tangan ini. Hal tersebut, kata Fikri, bisa dibuktikan dengan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK.

Nama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto terseret dalam persidangan perkara dugaan suap dengan terdakwa Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung. Penasihat hukum Ade menyebut ada konspirasi antara Rudy dengan penyidik KPK dalam kasus itu.

Nama Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin disebut dicatut oleh anak buahnya, untuk menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (5/9).

Perintah pertemuan antara BPK dan terdakwa Ihsan Ayatullah yang juga Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor, kata Ade, bukan perintah langsung darinya.

Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin terisak karena merasa difitnah terlibat suap saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam sidang dugaan suap auditor BPK di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (5/9).