Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Sejauh Mana Agenda Kesejahteraan Rakyat Bergerak?

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia dua tahun di tanggal 20 Oktober 2026. Periode ini dijalani di tengah ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan dunia, serta bencana yang terjadi di sejumlah daerah.

Dalam keadaan tersebut, pemerintah memperluas pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat, sembari memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya.

GREAT Institute menilai perkembangan ini memperlihatkan arah pembangunan yang semakin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat kebijakan.

Penilaian tersebut dituangkan dalam buku Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Transformasi Menuju Kesejahteraan, yang memuat delapan capaian pemerintahan Prabowo.

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto mencatat, jika tahun pertama menandai perubahan orientasi, tahun kedua memperlihatkan bagaimana keberpihakan itu diterjemahkan menjadi prioritas anggaran, pelayanan masyarakat dan penggunaan kewenangan negara.

Dia menilai transformasi tersebut memiliki makna ekonomi sekaligus politik di mana negara mengambil tanggung jawab lebih besar untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi pada kelompok terbatas dan memperluas akses rakyat terhadap kebutuhan dasar serta sumber daya ekonomi.

“Yang kami apresiasi dari Presiden Prabowo adalah keberanian politiknya menggunakan kewenangan negara untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat. Keberpihakan itu diterjemahkan ke dalam prioritas anggaran, perlindungan pekerja, dan penertiban penguasaan sumber daya. Inilah transformasi yang dilakukan setelah pergeseran paradigma. Negara mengambil tanggung jawab lebih besar atas arah dan pembagian hasil pembangunan,” ujar Sudarto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Capaian pertama adalah memperluas jangkauan negara kesejahteraan. Melalui Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat, pemerintah menambah jalur pelayanan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari keluarga. Perluasan tersebut menempatkan gizi, pencegahan penyakit, dan kesempatan belajar sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara.

Kementerian Keuangan mencatat MBG menjangkau hampir 57 juta penerima per 31 Agustus 2026. Kementerian Kesehatan melaporkan pemeriksaan kesehatan gratis menjangkau 73,8 juta penduduk per 31 Juli 2026. Sementara itu, Sekolah Rakyat menampung 43.346 siswa pada tahun ajaran 2026/2027, menurut keterangan Kementerian Sosial.

Jangkauan ini dinilai memperlihatkan skala pelayanan yang telah dibangun dalam dua tahun pertama. Pemeriksaan kesehatan memperluas akses deteksi dini, sedangkan pendidikan berasrama membuka kesempatan belajar bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Bagi keluarga, arti pembangunan terasa ketika anak memperoleh makanan bergizi, kesehatan dapat diperiksa, dan kesempatan sekolah terbuka. Negara telah menambah jalur pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Skala jangkauan yang terbentuk merupakan capaian besar yang layak mendapat pengakuan,” kata Sudarto.

Penguatan pertumbuhan ekonomi menjadi capaian berikutnya. Setelah ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, pertumbuhan pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, tertinggi untuk triwulan I sejak 2012, berdasarkan perbandingan seri BPS. Sepanjang semester I 2026, ekonomi tumbuh 5,45 persen, lebih tinggi daripada 4,99 persen pada semester I 2025. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar, bersama investasi dan dukungan belanja pemerintah.

Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlahnya berkurang sekitar 1,13 juta orang, dari 24,06 juta menjadi 22,93 juta. Menurut GREAT Institute, penguatan ekonomi dan berkurangnya jumlah penduduk miskin memberi dasar yang semakin nyata bagi agenda kesejahteraan.

Agenda transisi energi melengkapi empat capaian ekonomi. Penerapan B40 sejak Januari 2025 memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati dalam pasokan domestik. Ditjen EBTKE mencatat pemanfaatan biodiesel mencapai 14,94 juta kiloliter sepanjang 2025. Pada tahun yang sama, kapasitas terpasang pembangkit energi baru dan terbarukan bertambah sekitar 1,3 gigawatt, menjadi sekitar 15,6 gigawatt. Perkembangan ini memperkuat diversifikasi pasokan dan pemanfaatan sumber energi dalam negeri untuk menopang kebutuhan masyarakat serta kegiatan usaha.

Di bidang politik, pembahasan dimulai dari perlindungan pekerja dan perluasan akses ekonomi. Manfaat tunai Jaminan Kehilangan Pekerjaan diperkuat menjadi 60 persen dari upah yang menjadi dasar perhitungan, paling lama enam bulan, dengan batas upah Rp 5 juta per bulan. Perluasan akses ekonomi juga terlihat dalam redistribusi 195.734 bidang tanah kepada 39.556 keluarga sepanjang Oktober 2024–Oktober 2025, menurut ATR/BPN, serta pembentukan koperasi desa dan kelurahan sebagai wadah usaha masyarakat.

Antikorupsi dan pemulihan sumber daya publik memperoleh hasil keuangan yang terukur. KPK melaporkan pemulihan aset Rp 1,531 triliun pada 2025, lebih dari dua kali nilai pada 2024. Pengembalian aset tersebut menunjukkan hasil penegakan hukum yang memperkuat sumber daya publik, melalui kerja lembaga antikorupsi sesuai kewenangannya.

Penguasaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat menjadi capaian politik berikutnya. Kejaksaan melaporkan bahwa hingga 6 Oktober 2026, kawasan hutan yang dikuasai kembali secara kumulatif mencapai sekitar 6,21 juta hektare pada sektor perkebunan dan 14.634 hektare pada sektor pertambangan. Langkah tersebut memperkuat kewenangan negara atas pemanfaatan kawasan dan dasar pengelolaan sumber daya bagi kepentingan publik.

“Negara yang melayani masyarakat juga harus mampu menjaga kekayaan bersama. Pemulihan aset dan penertiban kawasan memperlihatkan bahwa agenda kesejahteraan menjangkau pelayanan sosial sekaligus penguasaan sumber daya ekonomi. Kekayaan publik harus diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan bagi rakyat,” ujar Sudarto.

Pembahasan capaian politik ditutup dengan demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia. Pembentukan Kementerian HAM serta Kementerian Kebudayaan memberi kedua bidang tersebut penanggung jawab tersendiri pada tingkat menteri. Presiden Prabowo juga memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2025. GREAT Institute menempatkan penguatan kelembagaan dan penggunaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai bagian dari agenda kesejahteraan yang mencakup martabat, hak, dan kehidupan warga.

“Presiden Prabowo layak mendapat apresiasi atas keberanian menetapkan prioritas kesejahteraan dan menggerakkan pemerintahan untuk menjalankannya pada skala yang luas. Delapan capaian yang kami soroti memberi dasar kuat untuk menilai bahwa agenda kesejahteraan Prabowo telah bergerak dari pilihan politik menjadi upaya nyata pemerintahan,” pungkas Sudarto.