Menurut Syachrial sebagai pengelola hunian KSB, Jakpro belum punya legalitas dan kekuatan hukum untuk menyewakan KSB kepada warga. Pasalnya, hunian KSB berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Diketahui, sejak diresmikan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan pada 12 Oktober 2022 silam, hunian tersebut tak kunjung dapat ditinggali warga.

Mereka melayangkan keberatan administratif kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Direktur Utama Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin karena belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).

VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif mengklaim, tidak ada penggusuran dalam membangun Kampung Susun Bayam. Yang dilakukan Jakpr, kata Syachrial, adalah Resettlement Action Plan (RAP) yang melibatkan pihak independen yang kredibel agar program ini tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Kepala Bidang Usaha Infrastruktur BP BUMD DKI Budi Purnama menjelaskan, JIS merupakan sewa putus yang berarti hanya digunakan dalam waktu jangka tertentu. Sementara Kampung Bayam untuk ditempati menetap dengan kesepakatan sewa.

Jakpro mengaku tidak akan mengubah besaran tarif Kampung Susun Bayam yang sudah ditentukan.

Surat Wali Kota Jakarta Utara nomor e-0176/PU.04.00 berisi warga yang mendapat hunian dan pengundian blok di KSB jelas menjadi bukti bahwa warga berhak mendapatkan tempat tinggal di unit KSB.

Jakpro terus berkomunikasi dengan Pemprov DKI untuk menentukan tarif sewa Kampung Susun Bayam. Namun, Jakpro saat ini tetap menggunakan Pergub Nomor 55 Tahun 2018.

Saat ini, lebih kurang ada 50 KK eks Kampung Bayam yang bersedia menandatangani kontrak menyewa unit. Unit yang disewa dipastikan tidak boleh diperjualbelikan kembali. Total ada 135 unit hunian di Kampung Susun Bayam.

Warga sudah berulang kali mengajukan protes menagih kapan bisa mengisi Kampung Susun Bayam. Mereka sampai mendirikan tenda dan bermalam di Balai Kota DKI Jakarta.

Diketahui, warga KSB menggelar aksi dengan sebagai bentuk proses karena belum bisa menghuni KSB. Warga memasang tenda seadanya di luar bangunan KSB. Bahkan, mereka melakukan aksi yang sama di depan Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu belakangan.

Syachrial mengklaim dokumen balasan dari Dispora tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan JakPro agar dapat memproses perjanjian dengan warga calon penghuni KSB.

Warga KSB adalah yang terdampak pembangunan JIS. Mereka terpaksa membangun tenda pengungsian di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat untuk meminta bantuan Pemprov agar bisa segera menghuni bangunan yang dijanjikan kepada mereka.

Aksi demonstrasi dan audiensi kerap dilakukan. Namun polemik hunian Kampung Susun Bayam (KSB) hingga kini belum menemui titik terang.

"Sebenarnya rencananya sampai tuntutan kita dipenuhi saja. Kalau misalkan Senin kita aksi lagi, kemungkinan bisa, nanti kita musyawarahkan. Tapi yang jelas, hari ini kan tuntutan belum terpenuhi," kata Asep.

"Saya belum ketemu Jakpro. Nanti saya sampaikan, mereka ingin masuk dulu. Minimal ditolak atau tidak, ada keputusan kan. Ditolak atau diperbolehkan itu kan keputusan," jawab Taufan.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI M. Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai polemik tarif sewa Kampung Susun Bayam seperti bom waktu ditinggalkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak tepat. Sebab menurut Taufik, persoalan tersebut urusan antara Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro.