Warga Belum Huni Kampung Susun Bayam, Jakpro Berdalih Gedung Proses Pemeliharaan

Jakpro terus berkomunikasi dengan Pemprov DKI untuk menentukan tarif sewa Kampung Susun Bayam. Namun, Jakpro saat ini tetap menggunakan Pergub Nomor 55 Tahun 2018.

Oleh Lydia Fransisca - Reporter

123 Kepala keluarga (KK) hingga saat ini belum dapat menghuni Kampung Susun Bayam. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan, kampung susun tersebut dalam proses pemeliharaan sehingga belum bisa dihuni.

"Belum, belum (masuk). Tapi kami komunikasi terus. Kan sekarang juga masih masa proses pemeliharaan. Ininya, rusunnya kan," kata Iwan kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/1).

Iwan mengatakan, Jakpro terus berkomunikasi dengan Pemprov DKI untuk menentukan tarif sewa Kampung Susun Bayam. Namun, Jakpro saat ini tetap menggunakan Pergub Nomor 55 Tahun 2018.

"Nah itu kami serahkan di aturannya. Kita kan harus ada aturan. Pemprov dalam memutuskan ini pasti ada (kajiannya). Nah, itu terus kita didiskusikan dengan Pemprov. Tentu ada kajiannya kenapa kita menuruti (Pergub tersebut), menetapkan itu, dan lain-lain,” tambah Iwan.

Polemik Kampung Susun Bayam

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Bayam (KSB) pada pada Oktober 2022 lalu. Hunian ini diperuntukkan bagi warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif mengatakan, tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu pada Pergub Nomor 55 Tahun 2018 yang diteken Gubernur 2017-2022 DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jadi besaran tarif ini akan mengacu kepada Pergub Nomor 55 Tahun 2018. Jadi bukan lagi berdasarkan perhitungan tarif keekonomian Jakpro. Ini perlu kita syukuri karena kita terus memperjuangkan agar warga sesegera mungkin bisa bermukim di KSB," kata VP Corporate Secretary Syachrial Syarif dalam rilis resminya, Minggu (27/11).

Dalam Pergub tersebut, tercatat bahwa rumah susun sewa dengan bangunan blok memiliki tarif sebagai berikut. Lantai 1 atau unit disabilitas lantai dasar untuk tipe 36 terprogram Rp394ribu, umum Rp765ribu.

Lantai 2 untuk tipe 36 terprogram Rp369ribu, umum Rp715ribu. Lantai 3 untuk tipe 36 terprogram Rp344ribu, umum Rp665ribu.

Lantai 4 untuk tipe 36 terprogram Rp319ribu, umum Rp615ribu. Lantai 5 untuk tipe 36 terprogram Rp294ribu,umum Rp565ribu.