kampung akuarium

Dalam rekaman terlihat, sejumlah emak-emak mencangkul sebuah lahan kosong di Kampung Akuarium. Tanah-tanah itu pun di masukan ke dalam kotak kayu.

Cara membuat akuarium yang mudah untuk pemula.

Politikus PDIP itu menyebutkan, banyak lahan milik Pemprov DKI dikuasai oleh pengurus-pengurus RW. Untuk itu, dibandingkan membangun rumah lapis yang menurutnya tidak terlalu tinggi lantainya, Pemprov DKI seharusnya membangun rumah susun untuk merelokasi warga yang bermukim bukan pada tempatnya.

Politikus Gerindra itu mengatakan, Pemprov DKI dalam hal ini hanya sebagai fasilitator bagi warga Kampung Akuarium.

Lokasi Kampung Akuarium sejatinya memang merupakan aset pemerintah daerah. Sehingga, imbuhnya, Pemprov dapat sewaktu-waktu membangun satu infrastruktur untuk kepentingan umum. Namun Heru menampik jika Kampung Akuarium masuk dalam kategori zona merah.

Dia menjelaskan, rumah lapis Kampung Akuarium nantinya akan dihuni oleh warga setempat yang dahulu mengalami penggusuran. Dan pengolaan rumah lapis Kampung Akuarium akan dilakukan oleh koperasi warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah selesai membangun dua dari lima blok Kampung Susun Akuarium yakni blok B dan D dengan total hunian sebanyak 107 unit tipe 36.

Pembangunan Kampung Susun Akuarium merupakan proyek membangun kembali rumah sederhana warga yang pernah diratakan dengan tanah pada zaman pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat ini, sudah ada dua blok Kampung Susun yang total berisi 107 unit hunian di atas tanah seluas 10 ribu meter p

Anies menegaskan, rampungnya pembangunan Kampung Susun Akuarium sebagai pelunasan janji-janji kemerdekaan dan wujud kehadiran negara membantu rakyat lemah.

Selter yang selama ini digunakan dipindahkan demi keamanan warga selama proses pembangunan Kampung Susun Akuarium. Selter yang dipindahkan ditempati sebanyak 93 kepala keluarga. Sementara 10 kepala keluarga lainnya telah di relokasi ke Rumah Susun Pesakih di Cengkareng, Jakarta Barat.

"Dia tidak menggunakan APBD tapi tetap dicatat sebagai aset Pemprov DKI Jakarta. Karena itu kewajiban pengembang," ucapnya.

Soal adanya kritik terhadap penataan Kampung Akuarium oleh DPRD, Angga menilai kondisi tersebut merupakan hal wajar. Terlebih lagi, imbuhnya, DPRD merupakan anggota yang terafiliasi dengan partai politik.

Nantinya di Kampung Akuarium akan dibentuk sebuah koperasi yang dinamakan Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Melalui koperasi ini, warga akan mengelola hunian tingkat atau rumah susun yang ditempati warga Kampung Akuarium.

Rencananya Kampung Susun Akuarium dibangun 5 blok yang masing-masing setinggi 4 lantai.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, menjelaskan rencananya pembangunan Kampung Akuarium akan dilakukan oleh PT Almaron Perkasa. Saat ini pihak perencana masih melakukan perhitungan ulang anggaran yang digunakan.

Sementara itu, untuk mengatakan biaya pembangunan Kampung Akuarium tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia menyatakan anggaran yang digunakan untuk pembangunan rumah susun tersebut ditanggung oleh pengembang.

Melanggar Perda yang dimaskud yakni lahan Kampung Akuarium berada di lahan milik pemerintah daerah atau masuk dalam kategori merah. Sehingga selain pemerintah daerah, warga dilarang mendirikan bangunan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, membandingkan langkah Anies dengan mantan Gubernur DKI sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bersikukuh menggusur Kampung Akuarium karena tidak diperuntukan untuk permukiman dan ingin mengembalikan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Perda RDTR.

"Pembangunan Kampung Akuarium rencananya dimulai pada September 2020 direncanakan selesai pada Desember 2021 atau kemungkinan lebih cepat," ujar Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Sarjoko

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Sarjoko mengatakan, revitalisasi ini merupakan termasuk dalam 21 kampung prioritas sesuai Keputusan Gubernur Nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.