BNPB Keluarkan SE Kesiapsiagaan Jelang Musim Hujan, Pemda Diminta Lakukan 8 Langkah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 yang meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027.

SE yang ditandatangani Kepala BNPB Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026 itu merinci delapan langkah antisipasi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyebut arahan tersebut disusun dengan merujuk prakiraan cuaca dari BMKG. Ia menegaskan dasar kebijakan dan risiko yang diantisipasi.

"Langkah antisipasi ini diambil berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027, yang berpotensi memicu bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi," kata Berton di Jakarta, Senin (2/11/2026), dilansir dari Antara.

Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Pemerintah daerah diminta melakukan persiapan sejak dini untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian materiil, sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi.

Langkah awal yang diminta adalah pemetaan kawasan rawan bencana dengan mengacu pada dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, portal InaRISK, serta Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk menentukan wilayah prioritas penanganan.

Pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik melalui apel kesiapsiagaan, serta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) apabila status keadaan darurat bencana telah ditetapkan.

Selain itu, penguatan pemantauan informasi cuaca dan sistem peringatan dini menjadi kewajiban. Daerah diminta meningkatkan pengawasan terhadap laporan berkala BMKG dan memastikan informasi peringatan diteruskan kepada masyarakat secara efektif.

Aspek koordinasi diperintahkan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, disertai kewajiban memastikan posko penanganan darurat beroperasi 24 jam.

BNPB juga menekankan peningkatan edukasi dan sosialisasi berbasis komunitas, terutama mengenai evakuasi mandiri serta perlindungan kelompok rentan.

"Hingga pelaksanaan mitigasi fisik berupa pembersihan saluran air dan normalisasi sungai, hingga kewajiban bagi kepala daerah melalui BPBD untuk menyampaikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada BNPB," kata dia.

Perkiraan BMKG Soal Musim Hujan

BMKG memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 akan terjadi bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau 24,66 persen luas daratan diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November 2026, dan meningkat menjadi 266 ZOM atau 17,31 persen pada Desember 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan, meskipun awal musim hujan diperkirakan datang lebih lambat, akumulasi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kategori normal.

Secara keseluruhan, 510 ZOM atau 69,76 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami curah hujan dengan kategori normal.

Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung bertahap: 155 ZOM atau 36,94 persen luas daratan pada Desember 2026, 162 ZOM atau 25,68 persen pada Januari 2027, dan 190 ZOM atau 16,79 persen pada Februari 2027.

BMKG juga memproyeksikan durasi musim hujan di 482 ZOM atau 51,90 persen luas daratan Indonesia akan lebih pendek dibandingkan kondisi normal.