Hukuman Mati

Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis MDMA seberat hampir 2 kg, membongkar jaringan internasional yang melibatkan warga negara asing dan lokal.

Anggota DPR RI mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Batam yang membebaskan ABK Batam dari tuntutan hukuman mati dalam kasus narkoba, menyoroti penerapan keadilan berbasis bukti.

Kasus narkotika besar memicu kembali perdebatan hukuman mati di Indonesia. Artikel ini mengupas dilema antara ketegasan hukum dan hak asasi manusia, efektivitas pidana mati, serta reformasi hukum pidana nasional.

Komisi III DPR RI menyambut baik keputusan majelis hakim PN Batam yang tidak menjatuhkan vonis mati terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus narkotika, menyoroti keadilan substantif dalam Vonis Fandi Ramadhan.

Pelaku mutilasi istri di Tanjungpinang, N (67), terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terungkap, N merupakan residivis kasus pembunuhan yang baru bebas dari penjara pada Agustus 2025.

Hotman mengungkap sejumlah kejanggalan dari awal ABK menaiki kapal hingga tertangkap BNN dan Bea Cukai karena membawa sabu 2 ton.

Habiburokhman mengungkapkan konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama.

Kasus pembunuhan ibu kandung di Mataram semakin terkuak dengan hasil tes urine pelaku yang positif THC, mengungkap motif sakit hati terkait utang.

Sementara itu, tiga terdakwa lainnya, termasuk seorang bandar dan pasangan suami istri (pasutri) kurir, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Menteri luar negeri Iran memberikan bantahan secara langsung kepada media Amerika Serikat.

Sebanyak 157 Warga Negara Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri, dengan mayoritas kasus terjadi di Malaysia dan terkait narkoba.

Terkait hukuman mati, Prabowo memilih pendekatan yang lebih hati-hati.

divonis mendapatkan hukuman mati dari persidangan April lalu.

Meskipun Undang-Undang memungkinkan, hukuman mati untuk koruptor di Indonesia tak pernah dijalankan karena berbagai faktor.

Penerapan hukuman mati masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

Mereka bertiga terbukti dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Trump dan Biden memiliki pandangan yang berbeda mengenai penerapan hukuman mati.

Dia bekerja di wilayah otonomi Mongolia Dalam di bagian utara, dijatuhi hukuman akibat kasus korupsi, penyuapan, penyalahgunaan anggaran publik.

Pemerintah RI melalui melalui Kementerian Luar Negeri bertekad memberikan perlindungan hukum kepada WNI yang berada di luar negeri.

Sepanjang tahun 2024, Kemlu RI mengupayakan pembebasan 26 WNI yang sebelumnya terancam hukuman mati.