"Ada anggota DPR yang nggak pernah dateng. Uangnya bisa masuk ke kantor pribadi, bisa, karena tidak ada kontrol tidak ada pengawasan yang efektif untuk itu," tandasnya.

Masinto menilai pendapatan yang diterima sebesar Rp 60 juta sudah diatur oleh mekanisme perundang-undangan. Angka tersebut terdiri dari gaji pokok kurang lebih Rp 4 juta serta rentetan tunjangan yang diterima mulai dari tunjangan uang sidang, anak atau istri, tunjangan beras hingga tunjangan kehormatan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Gaji DPR, Andin Hadiyanto menuturkan hingga saat ini belum ada ketentuan baru terkait gaji para anggota dewan ini.

Dia menambahkan, Gebrakan PSI tersebut mesti di contoh partai lain sebagai evaluasi. Jerry memandang, bila PSI sungguh sungguh dengan gagasan tersebut, bisa menjawab harapan publik yang selama ini tidak mendapat respon dari partai partai yang ada di parlemen terkait evaluasi kinerja buruk.

Pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang, menghargai usulan pimpinan KPK, Saut Situmorang, agar DPR tidak digaji jika malas mengesahkan rancangan undang-undang. Usulan tidak ada gaji bagi pejabat publik akan berdampak pada produktivitas yang lebih baik baik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyinggung kinerja anggota DPR dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU).

"Soal gaji DPR tidak seperti yang dikatakan Pak Mahfud Rp 1 miliar enggak ada, bisa dicek di website, di bawah Rp 50 juta," kata Bamsoet.

"Kami minta Biro Keuangan Setjen DPR untuk tak mentransfer penambahan tunjangan sampai berakhirnya masa keanggotaan."

Erma menegaskan kenaikan tunjangan tersebut bisa saja ditolak oleh Banggar DPR.

"Mengajak mereka mengembangkan sensitivitas terhadap persoalan rakyat," kata Hasto

"Kan keputusan ada di Menteri Keuangan, ya dia pakai kepekaannya dong," ujar Masinton.

Demokrat menyatakan menolak usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR.

Tunjangan DPR tentu bukan jenis pengeluaran yang mendesak dari sisi alokasi.

Syaifullah membeberkan dalam rapat BURT semua fraksi setuju tunjangan dinaikkan.

"Gaji pembantu saya juga naik kok," kata Tantowi.

"Masih banyaklah masyarakat di tempat lain yang membutuhkan dana itu," kata Ruhut.

"Mau pejabat, presiden, DPR nggak usah dululah. Kalau pejabat lain yang belum PNS bolehlah," kata Muzani.