Yenny Wahid Kritik Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Ekonomi Sulit, Jangan Hamburkan Uang Rakyat

Yenny Wahid ikut angkat suara soal fasilitas mewah pejabat yang dinilainya membebani anggaran negara.

Winda Nelfira
Oleh Winda Nelfira - Reporter
Yenny Wahid Kritik Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Ekonomi Sulit, Jangan Hamburkan Uang Rakyat
Yenny Wahid Kritik Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Ekonomi Sulit, Jangan Hamburkan Uang Rakyat (Merdeka.com)

Tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan memicu kontroversi publik. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, keputusan ini dinilai tidak sensitif. 

Kritik tajam juga dilontarkan oleh Putri Presiden ke-4 RI, Yenny Wahid yang ikut angkat suara soal fasilitas mewah pejabat yang dinilainya membebani anggaran negara.

"Aduh, Rp3 juta sehari. Kos-kosan, saya juga mau sih jadi pengusaha kos-kosan kalau bisa nyewain Rp3 juta per hari," kata Yenny di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/8).

Yenny mengimbau para pejabat yang dilabeli wakil rakyat itu agar bisa menahan diri dalam menggunakan anggaran negara, terutama di saat masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

"Saya mengimbau semua pejabat untuk lebih menahan diri di tengah ekonomi yang sedang sangat sulit ini, rakyat sedang menjerit. Kita harus lebih menahan diri untuk tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan yang bukan kebutuhan primer," ucap Yenny.

Menurut Yenny, uang pajak rakyat seharusnya diprioritaskan untuk program yang membantu masyarakat, bukan malah digelontorkan pada fasilitas mewah pejabat. Subsidi UMKM dan penghapusan pajak rumah kecil dinilainya bakal jauh lebih bermanfaat.

"Gunakan uang rakyat untuk program seperti itu supaya meringankan rakyat, jangan malah fasilitas pejabat menjadi beban untuk rakyat," kata dia.

Yenny juga mempertanyakan urgensi tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI. Dia bilang, hampir semua anggota DPR sudah mempunyai rumah. 

"Kalaupun di Jakarta belum punya, apakah harus Rp50 juta harga sewanya?" katanya.

Padahal, lanjut Yenny DPR RI memiliki kompleks perumahan khusus yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Jika rusak, kompleks perumahan tersebut sebaiknya direnovasi, bukan malah menambah beban APBN dengan biaya besar.

"Yang saya tahu rata-rata rumah dinas anggota DPR itu dipakai untuk stafnya, bukan ditempati sendiri. Padahal sudah ada kompleks perumahan DPR, seharusnya bisa dimaksimalkan," ujar Yenny.

Rekomendasi