Agusrin Najamudin

Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Pemda tersebut menguntungkan para kepala daerah yang terlibat korupsi.

Yusril memenangkan uji materi Pasal 97 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Mahkamah Konstitusi.

Lepas dari lilitan kasus Sisminbakum Yusril sudah menyiapkan strategi baru melawan keputusan presiden soal grasi Corby.

Selain Agusrin, Gamawan juga mengatakan, terdapat pejabat lain yang juga diberhentikan.

Agusrin datang ke LP Cipinang dengan membawa tas yang diselempangkan di bahunya. Asistennya juga membawa ransel.

"Itu kan istilahnya bukan kemudahan, namun ada alasan secara teknis yang harus dipertimbangkan," ujar Darmono.

Usai sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Agusrin berjanji akan menyerahkan diri ke LP Cipinang.

Usai sidang PK siang ini, Agusrin akan menyerahkan diri ke LP Cipinang.

"Selesai dari sini, saya akan langsung ke LP Cipinang, tidak perlu dijemput atau diantar, saya akan ke sana sendiri."

Agusrin minta dieksekusi dilakukan di Jakarta, mengingat Selasa 10 April dia harus menghadiri sidang PK di PN Jakpus.

Kelompok tersebut tidak melakukan intimidasi fisik kepada anggota ICW. Mereka hanya minta Agusrin tidak dieksekusi.

"Diharapkan MA maupun lembaga pengadilan lainnya bisa merubah dengan baik proses administrasi seperti itu," ujar Priyo.

"Salinan putusan yang telat ini hukum jadi kurang berwibawa dan justru bisa menyulitkan eksekusi nantinya," ujar Imam.

"MA bagus memberi vonis lebih berat, tetapi MA juga harus merubah langgamnya bahwa MA itu lambat," ujar Imam.

Tak hanya Agusrin, Bupati Subang nonaktif Eef Hidayat hingga kini juga belum dieksekusi dengan alasan yang sama.

"Ini memang bukan kewenangan MK, melainkan kewenangan MA. Saya hanya mengajukan permohonan," ujar Yusril.