RUU Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu selesai paling lambat akhir 2026. Tahap awal dimulai dengan penjaringan aspirasi publik sejak awal tahun.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Pemilu masih akan dibicarakan nanti.

PSI Jakarta mendesak pengesahan RUU Pemilu untuk mengatasi masalah biaya politik yang mahal dan kelelahan kelembagaan. Bisakah RUU ini membawa perubahan signifikan bagi demokrasi Indonesia?

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

Surya Paloh menegaskan, MK telah melakukan tindakan kelalaian serius. Menurut dia, hal ini masuk kategori pencurian kedaulatan rakyat.

Komisi II memastikan tak kendala yang membuat RUU ini tidak kunjung dibahas.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyingung rencana revisi Undang-Undang Pemilu.

Baleg DPR meminta agar pembasan RUU Pemilu segera dibahas.