Mengapa Penting? BNPT dan APH Perkuat Daya Tangkal Terorisme Sumut di Tengah Ancaman Ideologi Kekerasan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara aktif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH). Upaya ini bertujuan untuk membangun kewaspadaan serta memperkuat daya tangkal masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) dari ancaman ideologi kekerasan.

Langkah strategis ini diambil guna memberikan perlindungan optimal bagi warga dari bahaya terorisme yang terus mengintai. Koordinasi ini merupakan bagian integral dari strategi pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi penegakan hukum bertajuk "Menggali Motif Akar Radikalisme di Indonesia" baru-baru ini diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Acara ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi antarlembaga terkait dalam menghadapi ancaman terorisme.

Upaya Sinergis BNPT dan APH di Sumatera Utara

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Inspektur Jenderal Polisi Faizal Thayeb, menegaskan pentingnya kewaspadaan berkelanjutan. Beliau menyatakan bahwa "Ini tugas kami bersama untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat Sumut" terhadap berbagai kegiatan yang mengarah pada terorisme.

Senada dengan pandangan tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Muslimin, menyoroti kolaborasi sebagai pendekatan damai. Kolaborasi ini esensial untuk menyampaikan pemahaman yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat.

Prof. Muslimin menambahkan bahwa "Dialog kali ini adalah jalan damai yang kami tempuh bersama agar paham yang benar kami dialog-kan dengan masyarakat yang lebih luas." Pendekatan dialogis ini diharapkan mampu menanamkan pemahaman yang kuat mengenai bahaya ideologi kekerasan.

Muhammad Siddiq, salah satu perwakilan APH, mengapresiasi program koordinasi ini karena memberikan wawasan baru. Informasi mengenai motif dan akar ideologi kekerasan sangat bermanfaat bagi strategi perlindungan masyarakat.

Acara rapat koordinasi di Medan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting yang menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat daya tangkal terorisme Sumut. Peserta meliputi perwakilan dari:

• Kementerian Agama
• Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror AT Polri
• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
• Dinas Pendidikan
• Civitas academica
• Organisasi keagamaan

Kesiapan Penegakan Hukum Menjelang KUHP Baru

Sebelumnya, BNPT juga telah memperkuat sinergitas bersama APH menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2026. Rapat koordinasi terkait hal ini telah dilaksanakan di Jakarta pada Jumat (22/8) lalu.

Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Sigit Widodo, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum strategis. Tujuannya adalah menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

Brigjen Pol. Sigit menegaskan kesiapan penuh BNPT untuk mendukung aparat penegak hukum di lapangan. Dukungan ini khususnya berkaitan dengan implementasi KUHP baru yang menyangkut tindak pidana terorisme. Beliau menyatakan, "BNPT setiap saat bersedia untuk membantu memfasilitasi para rekan-rekan penegak hukum jika ada kendala."

Kesiapan ini menunjukkan komitmen BNPT dalam memastikan bahwa kerangka hukum yang baru dapat diterapkan secara efektif. Hal ini krusial untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Sinergi antara BNPT dan APH menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.

Sumber: AntaraNews