Politik
Berita Utama
-
hukum adat Kemendagri Dorong Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan Demi Hukum Mengikat
-
bela negara Satgas Yonif 511 Tanamkan Nilai Bela Negara pada Pemuda Mamberamo Raya untuk Perkuat Nasionalisme
-
-
-
-
apresiasi pemda berprestasi Kemendagri dan Garuda TV Gelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Dorong Inovasi Antardaerah
-
abdul halim iskandar PKB Ingatkan Pentingnya Waisak dan Internalisasi Nilai Kemanusiaan Gus Dur di Tengah Konflik Global
-
bahlil lahadalia Bahlil Bicara Revisi UU Pemilu, Singgung Banyak Parpol Lemahkan Sistem Presidensial
-
bahlil lahadalia Bahlil Ngaku Sempat Didesak Senior Golkar Naikkan Harga BBM: Rasionalitasnya Mungkin Sudah Tidak Berproses Baik
-
aspirasi rakyat Tokoh Kaltim Desak Dewan Konsisten Kawal Hak Angket Evaluasi Kinerja Gubernur Kaltim
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Jaksa Tuntut Nadiem 18 Tahun Penjara, Singgung Pertanggungjawaban di Akhirat
-
Reaksi Kuasa Hukum Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun oleh Jaksa
-
Alasan Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara
-
Nadiem Makarim Bantah Kenaikan Harta Rp4,87 T Terkait Korupsi Chromebook, Sebut Nilai IPO GOTO
-
Dituntut Ganti Rp5,6 Triliun, Peningkatan Kekayaan Nadiem Makarim Dinilai JPU Tak Seimbang dengan Penghasilan
Berita Utama Lainnya
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menepis isu intimidasi terhadap masyarakat kritis, menegaskan bahwa Pemerintah Terbuka Kritik dan selalu menerima masukan demi kemajuan bangsa.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi damai menjelang Pilkades Sidoarjo 2026 di 80 desa. Langkah ini untuk memastikan situasi tetap kondusif serta menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas dan amanah.
Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.
Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menepis tudingan lambatnya Pemulihan Aceh, menjelaskan kompleksitas tantangan di lapangan.
Setjen MPR RI menyampaikan permohonan maaf dan mengakui adanya kelalaian dewan juri dalam babak final yang diselenggarakan di Pontianak pada Sabtu (9/5).
MPR diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan lomba ke depan.
Penindakan terhadap sindikat judi online itu harus tidak hanya dilakukan saat ini, melainkan juga harus secara berkala.
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.
MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh termasuk soal penilaian dan teknis perlombaan.