Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU Jawab Tudingan Bawaslu Soal Pembatasan Akses Silon Caleg

KPU Jawab Tudingan Bawaslu Soal Pembatasan Akses Silon Caleg

KPU Jawab Tudingan Bawaslu Soal Pembatasan Akses Silon Caleg

KPU berdalih telah memberikan akses kepada Bawaslu.

KPU menjawab tudingan Bawaslu terkait pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. KPU berdalih telah memberikan akses kepada Bawaslu.

"Telah diberikannya akses Silon kepada para pengadu dan memberikan kesempatan kepada para pengadu untuk melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD," kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik tujuh komisioner KPU RI di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Tujuh komisioner KPU RI sebelumnya dilaporkan Bawaslu ke DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik membatasi akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. <br>

Tujuh komisioner KPU RI sebelumnya dilaporkan Bawaslu ke DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik membatasi akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

KPU Jawab Tudingan Bawaslu Soal Pembatasan Akses Silon Caleg

Tujuh komisioner KPU RI dilaporkan itu adalah Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan enam anggota KPU lainnya, yaitu Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz. Mereka disebut Teradu I sampai VII.

Hasyim menyebut seharusnya Bawaslu mengetahui bahwa ada unsur kehati-hatian dalam mengelola data pribadi bakal calon legislatif yang mendaftar.<br>

Hasyim menyebut seharusnya Bawaslu mengetahui bahwa ada unsur kehati-hatian dalam mengelola data pribadi bakal calon legislatif yang mendaftar.

Adapun aturan tersebut dimuat di Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KPU Jawab Tudingan Bawaslu Soal Pembatasan Akses Silon Caleg

"Itu mestinya para Pengadu memahami langkah-langkah para Teradu dalam konteks menjalankan prinsip hati-hatian dalam rangka menjaga data dan dokumen bakal calon anggota DPR dan DPRD dalam kerangka yuridis," ujar Hasyim.

Sidang Etik Dugaan Pelanggaran Etik Komisioner KPU Dilanjutkan Pekan Depan

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap tujuh komisioner KPU RI yang digelar DKPP harus dijeda. Adapun sidang pertama dilakukan pada Senin (4/9) di kantor DKPP, Jakarta Pusat.

Ketua DKPP Heddy Lugito yang juga menjadi Ketua Hakim Majelis Pemeriksa komisioner KPU RI mengatakan bahwa sidang ditunda lantaran waktunya sudah cukup mepet dengan pelaksanaan Pemilu 2024. DKPP meyakini pengadu dalam hal ini Bawaslu dan teradu KPU ada kesibukan menyangkut tahapan pemilu.

Sidang akan dilanjutkan pada 13 September mendatang.

"Sidang hari ini kita cukupkan sampai sekarang dan akan kita lanjutkan pada minggu depan. Waktunya paling lama 10 hari kerja. Nanti akan kita beritahukan seminggu sebelumnya. Saya akan ambil antara tanggal, yaitu tanggal 13 hari Rabu atau tanggal 11 September," sambung Eddy.

Sidang akan dilanjutkan pada 13 September mendatang.<br>
KPU Soal Bawaslu Minta Komisioner Diberhentikan Sementara Gara-Gara Silon: Permohonan Tak Beralasan
KPU Soal Bawaslu Minta Komisioner Diberhentikan Sementara Gara-Gara Silon: Permohonan Tak Beralasan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara usai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan komisioner

Baca Selengkapnya
Bikin Kerja Terhambat Gara-Gara Akses Silon Dibatasi, Bawaslu Minta DKPP Sanksi Komisioner KPU Pusat
Bikin Kerja Terhambat Gara-Gara Akses Silon Dibatasi, Bawaslu Minta DKPP Sanksi Komisioner KPU Pusat

Bawaslu tidak dapat mengakses Silon seluas-luasnya sehingga menghambat pengawasan dilakukan.

Baca Selengkapnya
Diduga Melanggar Etik, Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP
Diduga Melanggar Etik, Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP

KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai telah mengabaikan kepentingan negara

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
UMP Sulsel Hanya Naik 1,45%, Pemprov Sulsel Klaim Sudah Akomodir Usulan Serikat Pekerja
UMP Sulsel Hanya Naik 1,45%, Pemprov Sulsel Klaim Sudah Akomodir Usulan Serikat Pekerja

Penerapan UMP ini hanya berlaku untuk usaha menengah ke atas. Sementara untuk, UMKM keputusan UMP tidak berlaku.

Baca Selengkapnya
Ketua dan Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Peraturan Keterwakilan Perempuan Sebagai Caleg
Ketua dan Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Peraturan Keterwakilan Perempuan Sebagai Caleg

Pelaporan dilakukan kuasa hukum Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan ke DKPP pada Selasa (15/8).

Baca Selengkapnya
Diadukan Bawaslu ke DKPP karena Batasi Akses Silon Caleg, KPU: Laporan Tersebut Aneh
Diadukan Bawaslu ke DKPP karena Batasi Akses Silon Caleg, KPU: Laporan Tersebut Aneh

"Jadi saya secara pribadi juga menilai laporan tersebut cukup aneh," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Kalah di Survei Warga NU: Terserah yang Nyurvei Saja
Cak Imin Kalah di Survei Warga NU: Terserah yang Nyurvei Saja

Anies-Cak Imin hanya raih elektabilitas 23,7 persen di kalangan NU. Prabowo-Gibran teratas dengan elektabilitas 42,4 persen. Diikuti Ganjar-Mahfud 30,4 persen.

Baca Selengkapnya
DPR Ingatkan KPK, Kasus Dugaan Kabasarnas Jangan Bernasib Sama dengan Korupsi Heli AW
DPR Ingatkan KPK, Kasus Dugaan Kabasarnas Jangan Bernasib Sama dengan Korupsi Heli AW

Melalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.

Baca Selengkapnya
Sidang MKMK Putuskan 6 Hakim MK Langgar Kode Etik, Disanksi Teguran Lisan
Sidang MKMK Putuskan 6 Hakim MK Langgar Kode Etik, Disanksi Teguran Lisan

Pada putusan pertama, MKMK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada 9 hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya