Diadukan Bawaslu ke DKPP karena Batasi Akses Silon Caleg, KPU: Laporan Tersebut Aneh

Adapun KPU didalilkan membatasi tugas pengawasan Bawaslu dengan membatasi akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya telah menjalankan Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan memberikan akses Silon kepada Bawaslu.

"Kami telah melaksanakan semua aturan dan kita mesti ingat dalam Pasal 6 ayat 3 huruf A dalam peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 yang namanya penyelenggara pemilu yang profesional itu adalah berkepastian hukum. Jadi saya secara pribadi juga menilai laporan tersebut cukup aneh," kata Idham kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Idham juga menjelaskan bahwa KPU telah bersurat kepada Bawaslu pada 18 Juni 2023 yang berisi akan memberikan akses data jika terdapat temuan pelanggaran Pemilu.

"Apabila Bawaslu telah mendapatkan temuan atas dugaan penggunaan dokumen yang tidak sah atau tidak legal dalam proses pencalonan, kami akan berikan akses terhadap data dan dokumen tersebut selama 24 jam ya," jelas Idham.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap tujuh anggota KPU RI di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Ketujuh anggota KPU itu adalah Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan enam anggota KPU lainnya, yaitu Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz. Mereka disebut Teradu I sampai VII.

Mereka didalilkan membatasi tugas pengawasan Bawaslu dengan membatasi akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Selain itu, mereka juga didalilkan telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan Pemilu.

Adapun mereka diadukan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu lainnya, yaitu Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, serta Lolly Suhenty yang disebut sebagai Pengadu I sampai V.