Hasto Ungkap Alasan Tak Undang Jokowi ke Rakernas PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditanya alasan partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP pada 24-26 Mei. Dia menegaskan, yang diundang adalah mereka yang menjaga demokrasi hukum dan mau menegakkan hukum.

Hasto menjelaskan, jika Rakernas ke-V ini diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Di lain sisi, juga publik telah merekam jika Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang paling brutal.

"Dan itu terakam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK," kata Hasto di Kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). 

Terlebih, kata dia, adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024. 

Hal itu lah, kata Hasto yang menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-V yakni yang memiliki semangat dalam menjaga hukum. 

"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujarnya. 

Lebih lanjut, Hasto menegaskan, jika PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah. Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru. 

"Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V," pungkasnya.