Hasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi
Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
pdip
Hasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi
Calon presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari kursi menteri koordinator politik, hukum dan Keamanan demi menghindari konflik kepentingan.
Merespons hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa para menteri dari PDIP sudah dalam posisi siap angkat koper dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
- Kabar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto: Kepentingan Negara di Atas Segalanya
- Puan Sebut Kader PDIP Tetap dalam Kabinet Jokowi walau Hadiri Kampanye Ganjar-Mahfud
- Penjelasan Sekjen soal Posisi Jokowi dan Gibran di PDIP, Masih Kader?
- Reaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
- Jokowi Sampai Tunjuk-Tunjuk Keluhkan Banyak Kota Sudah Macet!
- Lolos Hukuman Mati, Perekrut Kurir Narkoba Jaringan Fredy Pratama Divonis 20 Tahun Penjara
"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper. Tapi buat Ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," kata Hasto kepada wartawan, Selasa (23/1).
Selain itu Hasto melanjutkan, kepentingan rakyat juga menjadi pertimbangan. Termasuk juga tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sedang bergulir.
"Karena ujung-ujungnya kan rakyat, Pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu itu. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden," lanjutnya
Hasto lantas menyinggung situasi politik ketika era Presiden Soeharto. Ketika itu, mundurnya menteri menyebabkan guncangan politik.
"Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto ada menteri yang mengundurkan diri kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur, kan kemudian menciptakan goncangan politik," pungkasnya.
Hasto sempat menyinggung perihal perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, PDIP tidak merestui usulan tersebut demi menjaga konstitusi.
"Bukan sekadar ambisi per orangan, kalau ambisi kekuasaan gampang dengan diperpanjang masa jabatan presiden PDIP akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat," beber Hasto.
