Ganjar Ungkap Target Suara di Jateng usai Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Ganjar Pranowo menegaskan sikap berada di luar pemerintahan atau oposisi di era Prabowo-Gibran adalah keputusan pribadi.

Ganjar mendeklarasikan keputusannya tersebut pada pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5) malam

Namun, hingga saat ini partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu belum menyatakan secara resmi sikap politik ke depannya.

Ganjar Tegaskan Jawa Tengah Kandang banteng: Seruduk Semua yang Tidak Sesuai Aturan

Ganjar menegaskan seluruh kader PDIP di akar rumput terus bergerak di Jawa Timur. Dia pun menegaskan sebagai Capres tidak gampang khawatir.

Ganjar Pranowo menyampaikan Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi lumbung suara PDIP di Pilpres 2024 harus dijaga

Ganjar menyatakan, Jawa Tengah menjadi lumbung suara yang selalu dilirik banyak pihak.

Pendukung Ganjar-Mahfud menginginkan target suara 70 persen di Jawa Tengah.

Ganjar tak gentar, meski harus bersaing dengan Gibran, putra sulung Presiden Jokowi.

Ganjar juga menjunjung, saran dari Ketua TPN, jika ada tindakan pelarangan atau penindasan untuk segera lapor.

Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengakui 'kandang banteng' di Jawa Tengah terbelah menjadi dua kubu imbas Gibran Cawapres.

PDIP targetkan Ganjar Mahfud peroleh 95 persen suara di Bali.

Dia pun menyampaikan salam kepada seluruh pihak yang tidak hadir dalam acara malam ini.

Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pihaknya

Tiba di MK, Ganjar-Mahfud Percayakan Putusan ke Majelis Hakim

Sebelum berangkat ke MK, Ganjar beserta tim hukum melakukan doa bersama.

Fajar menjelaskan, sidang akan beragendakan pembacaan putusan.

Tim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Minahasa untuk menemui korban gempa bumi. Kunjungan Gibran Kunjungi Korban Gempa Minahasa ini menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana dan dukungan moril bagi masyarakat t

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan PPPK di SD Inpres Kaniti Kupang, menegaskan pentingnya peran mereka dalam mencerdaskan bangsa.