Acara Guru Besar ITB Kritik Pemerintah Disusupi Video Porno dari Peserta

Kegiatan itu pun bisa diikuti secara daring melalui tautan yang sudah disiapkan.

Sejumlah Guru Besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan sikap mengkritisi rezim pemerintah melalui deklarasi bertajuk ‘Deklarasi Akademik Mencegah Kemunduran Demokrasi. 

Acara Guru Besar ITB Kritik Pemerintah Disusupi Video Porno dari Peserta

Para peserta yang mengikuti secara daring diduga disusupi oleh oknum yang mengunggah video porno.

Panitia menggelar acara tersebut di Selasar Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Senin (5/2).

Kegiatan itu pun bisa diikuti secara daring melalui tautan yang sudah disiapkan.

Video porno itu muncul dari salah seorang peserta.

Sontak peristiwa itu viral di sejumlah grup WhatsApp dan media sosial X Itbfess.

Menanggapi hal ini, Guru Besar Farmasi ITB yang juga peserta deklarasi, Daryono Hadi Tjahjono menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta deklarasi.

"Itu menjadi kelengahan dari kami. Jadi kami juga mohon maaf kepada pemirsa kalau hal ini terjadi," kata Daryono ditemui seusai kegiatan deklarasi, Senin (5/2) petang.

Menurutnya, pihak panitia tidak mengenal ihwal identitas peserta yang menggunakan gambar tak senonoh tersebut.

"Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang kurang senang dengan apa yang kami lakukan ini. Kami memaklumi," tuturnya.

Meski begitu, pihaknya belum memutuskan langkah yang akan ditempuh. "Kami akan diskusikan dengan teman-teman," ucapnya.

Diketahui, deklarasi tersebut memuat 9 poin. Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain, Nedina Sari membacakan poin-poin tersebut. Di antaranya :

1. Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.

2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.

3. Mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

4. Mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.

5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.

6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.

7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis mempersiapkan pemimpin masa depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.

9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.