Usai Bertemu Prabowo, MUI Dukung Indonesia Gabung Board of Peace Bentukan Trump
Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Menurut dia, MUI mendukung sepanjang organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump ini berjuang untuk kemaslahatan umat.
Hal ini disampaikan Anwar usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh Islam.
"Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan," kata Anwar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2).
Dia mengatakan Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Hal inilah yang membuat Prabowo memutuskan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian.
"Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaianini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza," jelasnya.
Anwar menuturkan komitmen Prabowo bekerja sama dengan negara-negara Islam lainnya yang tergabung dalam Board of Peace untuk perdamaian dunia, khususnya di Palestina. Jika nantinya organisasi tersebut tak menghasilkan perdamaian, kata dia, maka negara-negara Islam akan keluar dari BoP.
"Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP," tutur Anwar.
Prabowo Teken Piagam Keanggotaan BoP
Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP, di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Dilansir dari laman resmi MUI, permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.
Kritisi Kewajiban Membayar Iuran Anggota
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.
MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep 'perdamaian semu' yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.