Usai Bertemu Prabowo, MUI Sebut Presiden Siap Keluar dari Board of Peace jika Tak Sesuai

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Cholil Nafis menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bahwa Indonesia siap mundur dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian jika organisasi tersebut tidak mampu mewujudkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menerima sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokoh-tokoh Islam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026.

Beberapa ormas yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan Syarikat Islam.

"Beliau (Presiden) memberi respons: kami masuk di BoP itu bisa tidak ikut ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita," ungkap dia.

Ia juga menambahkan, "Kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau siap keluar dari BoP. Itu yang saya tangkap begitu," ujarnya.

Prabowo juga berujar, Indonesia akan menarik diri dari keanggotaan BoP jika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan konstitusi negara, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina.

"Kata Pak Presiden, jika ada kebijakan yang tidak sesuai, kami akan abstain dan absen. Abstain dan absen. Jika situasi tidak memungkinkan dan tidak ada tindakan yang bisa diambil, beliau siap untuk keluar dari BoP," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan alasan di balik keikutsertaannya dalam organisasi yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Cholil menambahkan bahwa Prabowo berkeinginan untuk memberikan pengaruh dari dalam organisasi tersebut demi kemerdekaan Palestina.

"Ya, kita mendapat penjelasan bahwa Presiden ingin memperbaiki dari dalam, karena dari luar pun tidak bisa memberikan pengaruh yang signifikan," tutur Cholil.

Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan sinyal bahwa Prabowo bisa meninggalkan BoP jika kebijakannya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Indonesia.

Ia menekankan bahwa Prabowo berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina.

"Ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya. Kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," pungkas Sugiono.

Dalam konteks ini, Sugiono menjelaskan pentingnya kesesuaian antara kebijakan yang diambil Prabowo dengan harapan masyarakat Indonesia terkait isu Palestina.

Ia menekankan bahwa perdamaian di Gaza dan seluruh wilayah Palestina menjadi prioritas utama, dan jika kebijakan yang diambil tidak mendukung hal tersebut, maka Prabowo harus mempertimbangkan untuk mundur dari BoP.

Hal ini menunjukkan betapa seriusnya komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kedaulatan dan kemerdekaan yang diinginkan.