Rapat dengan Prabowo, Menaker Karding Bahas Moratorium Pekerja Migran

Karding menegaskan bahwa desk perlindungan pekerja migran Indonesia akan fokus pada perbaikan tata kelola dalam perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, menggelar rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3) sore. Dalam pertemuan tersebut, Karding melaporkan sejumlah permasalahan terkait pekerja migran Indonesia, termasuk pembentukan desk perlindungan pekerja migran dan rencana moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi.

"Hari ini laporan aja sama presiden terkait pekerja migran Indonesia. Satu, soal telah dibentuknya desk perlindungan pekerja migran. Kedua, tentang rencana kita membuka kerja sama dengan Arab Saudi, yang kita ketahui sedang ada proses moratorium," ujar Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Karding menegaskan bahwa desk perlindungan pekerja migran Indonesia akan fokus pada perbaikan tata kelola dalam perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

"Karena kami diminta Menkopolhukam untuk menjadi leader di situ, maka target kita adalah memperbaiki tata kelola perlindungan," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya langkah-langkah untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap pekerja migran.

"Caranya yang paling utama, dia harus prosedural karena 95% itu inprosedural. Kedua, skill harus ditingkatkan karena kita punya pekerja migran itu 80% domestik," paparnya.

Regulasi dan Penindakan Sindikat Ilegal

Lebih lanjut, Karding menyampaikan bahwa perbaikan regulasi menjadi salah satu kunci dalam melindungi pekerja migran.

"Undang-undang kita harus diperbaiki, regulasi diperbaiki, pelayanan juga harus lebih baik. Kemudian, kita harus menindak calo-calo dan sindikat yang ada. Sosialisasi juga harus lebih masif agar orang mengerti bagaimana bekerja secara prosedural," jelasnya.

Menurut Karding, kunci utama dalam perlindungan pekerja migran juga terletak pada perjanjian bilateral dengan negara tujuan.

"Kita harus memastikan negara tujuan tidak menerima pekerja ilegal. Itu penting untuk menjamin perlindungan yang lebih baik," pungkasnya.