Prabowo Janji Turunkan Biaya Haji

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan biaya haji terjangkau bagi umat Muslim Indonesia melalui pengembangan Desa Haji di Makkah, menjanjikan akomodasi dan layanan terbaik.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia menjadi negara asing pertama yang diizinkan memiliki lahan di Makkah untuk membangun Kompleks Haji Indonesia, sebuah kehormatan besar dari Arab Saudi.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menurunkan biaya haji bagi jamaah Indonesia. Hal ini akan diwujudkan melalui pembangunan Kampung Haji di Tanah Suci, Arab Saudi, demi pelayanan terbaik dan hunian layak.

Pemerintah Indonesia berupaya menekan Biaya Haji agar lebih terjangkau bagi jemaah, melalui pembangunan Kampung Haji, penambahan penerbangan, dan pengurangan masa tinggal di Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan lelang kepemilikan aset berupa hotel dan lahan di Mekah, Arab Saudi, sebuah langkah strategis untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia yang terintegrasi dan nyaman.

Hotel tersebut berhasil dimiliki pemerintah usai memenangkan proses bidding.

Prabowo meminta agar diberikan laporan mengenai kemajuan pembangunan Kampung Haji yang terletak di Kota Makkah.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan biaya haji dan pemangkasan waktu tunggu haji menjadi 26 tahun. Simak upaya pemerintah mewujudkan target ambisius ini!

Hal itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji dan umrah.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 15 Tahun 2025, memerintahkan percepatan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah untuk tingkatkan kualitas layanan jemaah. Apa saja isinya?

Pemerintah berupaya keras agar sebagian fasilitas Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi mulai beroperasi pada 2028. Fasilitas ini diharapkan mampu menampung 200 ribu jemaah dan menekan biaya haji.

Menteri Agama Nasarudin Umar mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto berencana akan membentuk perkampungan Indonesia di Arab Saudi.

Polri akan memiliki 28 Gudang Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia, berkolaborasi dengan Bulog untuk maksimalkan hasil panen dan stabilkan pasokan bahan pokok. Inisiatif ini memperkuat ketahanan pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Marsinah di Nganjuk setelah meresmikan museum. Aksi Prabowo ziarah Marsinah ini menjadi bentuk penghormatan negara atas perjuangan hak-hak buruh dan simbol keberanian.

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan 'ilmu komandan', sebuah strategi kepemimpinan untuk memecut kinerja jajaran pemerintahan melalui persaingan sehat dan pengawasan ketat. Simak selengkapnya bagaimana 'ilmu komandan' ini diterapkan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap Polri Bangun SPPG di wilayah 3T untuk pemerataan gizi. Inovasi ini juga didukung SPPG bertenaga CNG yang ramah lingkungan.

Kodam I/Bukit Barisan telah merampungkan 353 unit KDKMP di Sumatera Utara. Program KDKMP Penggerak Ekonomi Sumut ini ditargetkan mencapai 2.030 unit pada Juli 2026, diharapkan mampu mendorong ekonomi kerakyatan dan mendukung program nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi solusi komprehensif bagi petani, mengatasi masalah pupuk, modal, dan distribusi hasil panen, serta memperkuat ekonomi desa.

BPKH mengoptimalkan pengelolaan dana haji secara syariah dan transparan. Ini memberikan nilai manfaat signifikan untuk meringankan biaya berhaji serta biaya hidup jemaah di Tanah Suci.

Pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan APBN untuk menutupi kenaikan biaya penerbangan haji, dengan tujuan meringankan beban jemaah.

Sebanyak 230 Calon Haji OKU telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesehatan. Mereka siap diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah pada Mei 2026.

BPKH memastikan kesiapan finansial jemaah calon haji Indonesia tahun 2026 dengan menyerahkan total SAR 152,4 juta banknotes sebagai uang saku haji. Simak rincian dan skema syariahnya di sini.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya keadilan pemberangkatan haji dan menyoroti potensi risiko 'war tiket' yang bisa memicu biaya tambahan serta komersialisasi ibadah.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang mengkaji usulan tambahan **Biaya Haji** dari Garuda Indonesia dan Saudia Airlines akibat lonjakan harga avtur global, pemerintah berkomitmen mencari solusi agar tidak membebani jamaah.