Pemprov NTB dan Pemkot Mataram Siapkan Relokasi Warga Terdampak Banjir Rob Ampenan
Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram bergerak cepat menyiapkan skema relokasi warga terdampak banjir rob di Ampenan, sebuah langkah darurat untuk mengatasi dampak bencana pesisir yang kian parah dan memberikan solusi permanen.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram telah mengambil langkah sigap untuk menyiapkan skema relokasi bagi warga yang terdampak parah oleh banjir rob. Bencana ini melanda Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, menyebabkan kerusakan signifikan pada permukiman warga.
Sebagai respons darurat, tenda pengungsian telah disiapkan untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pemerintah juga sedang menyusun skema penanganan lanjutan, termasuk opsi relokasi sementara sembari menunggu solusi permanen.
Kunjungan Gubernur Iqbal ke lokasi terdampak pada Jumat lalu menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap bencana pesisir yang merusak permukiman. Beliau juga berdialog langsung dengan warga, termasuk Sukma dari RT 03, untuk mendengarkan kondisi di lapangan serta kebutuhan mendesak masyarakat.
Respons Cepat Pemerintah dan Kondisi Darurat
Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen serius dalam menangani dampak banjir rob di Ampenan. Langkah awal yang diambil adalah penyediaan tenda pengungsian untuk memastikan warga memiliki tempat berlindung yang aman. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal secara langsung meninjau lokasi bencana, menekankan pentingnya mitigasi bencana pesisir yang terencana dan terukur.
Gubernur Iqbal juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi hujan dan angin kencang akan terus terjadi hingga 26 Januari 2026. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi masih mengintai wilayah pesisir NTB.
Kehadiran Tim Reaksi Cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram dan BPBD NTB, Dinas Sosial, Baznas NTB, unsur TNI-Polri, serta relawan kemanusiaan di lokasi bencana menjadi bukti sinergi berbagai pihak. Mereka bekerja sama untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada warga terdampak.
Dampak Kerusakan dan Kesaksian Warga Terdampak
Banjir rob yang melanda Lingkungan Bugis, Ampenan, disebabkan oleh gelombang tinggi ekstrem yang terjadi sejak Rabu, 21 Januari 2026, sekitar pukul 20.00 WITA. Kepala Lingkungan Bugis, Suherman, menjelaskan bahwa tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,5 meter.
Kondisi ini jauh lebih ekstrem dibandingkan hari-hari sebelumnya dan memicu hempasan kuat yang memperparah abrasi di sekitar permukiman warga. Warga setempat harus berjaga setiap malam, dari jam delapan hingga jam satu dini hari, karena besarnya gelombang yang menerjang.
Akibat gelombang tinggi ini, enam rumah warga mengalami kerusakan terparah, di mana tiga rumah hanyut dan tiga lainnya rusak berat sehingga tidak layak huni. Sejumlah rumah lain juga terdampak, meskipun sebagian masih dapat digunakan secara terbatas.
Mitigasi Bencana dan Harapan Komunitas
Pentingnya mitigasi bencana pesisir menjadi sorotan utama setelah kejadian banjir rob di Ampenan. Pemerintah terus berupaya mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk permukiman pesisir yang rentan terhadap ancaman gelombang tinggi dan abrasi. Dialog langsung dengan warga menjadi kunci untuk memahami kebutuhan mendesak dan merumuskan strategi penanganan yang efektif.
Warga terdampak sangat berharap pemerintah segera memberikan penanganan terhadap rumah-rumah yang rusak. Mereka juga menantikan solusi komprehensif untuk keberlanjutan permukiman mereka di masa depan. Kedatangan Gubernur di lokasi bencana memberikan semangat dan rasa tidak sendiri bagi warga yang tengah menghadapi musibah ini.
Perencanaan relokasi warga merupakan bagian dari upaya mitigasi yang lebih luas, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana serupa di kemudian hari. Selain itu, edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi elemen krusial dalam menghadapi potensi ancaman cuaca ekstrem.
Sumber: AntaraNews