Merdeka.com - Bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam alokasi anggaran tahun 2020 mendapat sorotan. Khususnya Bankeu terhadap Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan alokasi paling besar.

Hal ini dikhawatirkan berpotensi besar untuk disalahgunakan. Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan daerah asal Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mendapat bantuan Rp744 miliar sedangkan Kota Banjar Rp58 miliar.

Total Benkeu dari Pemprov Jawa Barat Rp7.709.576.045.409. Rinciannya, bantuan untuk 27 kabupaten kota sebesar Rp6.962.492.305.009. Lalu, bantuan untuk partai politik sebesar Rp. 26.440.502.400.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suparyogi menilai, ada disparitas yang mencolok dalam kebijakan bantuan keuangan ini. Dia mengaku heran dengan bantuan yang diterima Kabupaten Tasikmalaya karena dianggap tidak rasional.

Alasannya, di sana tidak ada program strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun skala nasional. Berbeda dengan Kabupaten Pangandaran yang diproyeksikan sebagai kawasan pariwisata.

"Kalau Pangandaran biasa saja dan lazim karena proyeknya banyak. Kalau Tasik sebesar itu, jelas jadi pertanyaan," kata Yogi saat dihubungi, Selasa (10/12).

Kekhawatiran bukan tanpa alasan. Pasalnya, di wilayah Tasikmalaya memiliki kesan buruk dengan beberapa pejabatnya yang terlibat kasus dugaan korupsi.

Jika pemberian bantuan yang besar kepada wilayah Tasikmalaya ditinjau dari indeks kemiskinan, Yogi menilai, masih banyak wilayah yang lebih rendah dari Tasikmalaya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta serius meninjau ulang kebijakan ini untuk mencegah atau setidaknya menekan potensi penyelewengan.

Sebanyak 5.312 Desa mendapatkan Bankeu totalnya Rp720.643.238.000, masing-masing desa mendapatkan bantuan Rp130.000.000. Sedangkan bantuan untuk Desa Wisata sebesar Rp11.083.238.000 dan bantuan desa lainnya Rp19.000.000.000.

Dari bantuan untuk kabupaten kota, wilayah Kabupaten Tasikmalaya mendapat bantuan paling besar. Kabupaten Pangandaran menerima bantuan terbesar kedua, yakni Rp596.864.930.057, disusul oleh Kabupaten Garut sebesar Rp549.540.892.183.

Bantuan keuangan paling rendah diberikan kepada Kota Banjar Rp58.117.731.372, disusul oleh Kota Depok yang menerima bantuan sebesar Rp70.238.207.200. Wilayah lain mendapatkan bantuan di kisaran Rp100 hingga Rp300 miliar.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Taufik Budi Santoso menjelaskan, pemberian bantuan kepada kabupaten kota sudah melalui sejumlah pertimbangan.

Alasan mengapa Kabupaten Tasikmalaya menerima bantuan terbesar karena memiliki daerah dengan kawasan lindung tertinggi (65 persen) dan indeks pembangunan manusia terendah kedua di Jabar. Dalam hal tingkat rumah tangga miskin (RTM) pun menempati urutan keempat.

"Urutan kelima daerah dengan luas terbesar di Jabar, urutan kelima daerah dengan capaian PAD terendah di Jabar," kata dia melalui pesan singkat.