Pemkab Sumedang Perkuat Digitalisasi di Jatinangor, Dorong Transparansi dan Pelayanan Publik

Pemkab Sumedang gencar memperkuat Digitalisasi Sumedang, khususnya di kawasan pendidikan Jatinangor, demi transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik. Bagaimana dampaknya?

Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat upaya digitalisasi, menjadikan kawasan pendidikan Jatinangor sebagai proyek percontohan. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan potensi besar wilayah tersebut, terutama dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi. Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, menegaskan komitmen ini saat kunjungan kerja Pemkab Musi Banyuasin.

Inisiatif digitalisasi ini bertujuan memenuhi tuntutan transparansi publik di era informasi yang serba terbuka. Sistem berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat memantau aspek pemerintahan. Ini mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, hingga kegiatan yang dilaksanakan pemerintah setempat.

Pengembangan proyek percontohan di Jatinangor diharapkan menjadi model bagi wilayah lain. Dengan digitalisasi, Pemkab Sumedang berupaya menghadirkan pelayanan efektif dan akuntabel. Fokus utama adalah pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan Indeks SPBE dan Kebutuhan Transparansi

Komitmen Pemkab Sumedang terhadap digitalisasi tercermin dari peningkatan signifikan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Data menunjukkan indeks SPBE Kabupaten Sumedang terus melonjak dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan kemajuan pesat dalam implementasi teknologi. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah mengadopsi sistem digital.

Pada tahun 2021, indeks SPBE Sumedang tercatat 3,52, kemudian meningkat menjadi 3,84 pada 2022. Capaian ini terus berlanjut hingga 4,14 di tahun 2023. Puncaknya, indeks SPBE kembali melonjak menjadi 4,51 pada tahun 2024. Angka ini merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih oleh Kabupaten Sumedang.

Wakil Bupati Fajar Aldila menekankan bahwa transparansi berbasis digital adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. "Era sekarang menuntut transparansi. Masyarakat harus bisa memantau pendapatan daerah, belanja daerah, hingga kegiatan pemerintah," ujarnya. Ia menambahkan, "Kalau tidak transparan, warganet bisa lebih galak daripada auditor,” menyoroti pentingnya keterbukaan informasi.

Studi Banding dan Potensi Pengembangan Digitalisasi

Keberhasilan Digitalisasi Sumedang menarik perhatian daerah lain, salah satunya Pemkab Musi Banyuasin yang melakukan kunjungan kerja. Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdur Rohman Husen, mengakui Sumedang memiliki sistem digitalisasi yang lebih matang. Kunjungan ini diharapkan membuka peluang kerja sama dan pengembangan sistem serupa di wilayahnya.

Abdur Rohman Husen menyatakan ketertarikannya belajar bagaimana Sumedang mengoptimalkan data, serta melakukan verifikasi dan validasi. "Dengan data yang benar, insya Allah pekerjaan kita juga akan benar. Ini yang ingin kami terapkan agar penanganan kemiskinan lebih tepat," jelasnya. Fokus pada akurasi data menjadi kunci utama yang ingin dipelajari.

Meskipun Musi Banyuasin telah memiliki sistem dan command center, pemanfaatannya dinilai belum optimal. Abdur Rohman Husen menyoroti potensi besar di wilayahnya yang sangat luas, sekitar 14.000 kilometer persegi. "Secara geografis tantangannya luar biasa. Jadi digitalisasi ini bukan hanya kebutuhan, tetapi terobosan untuk mempercepat pelayanan dan memudahkan kami menjangkau masyarakat,” katanya.

Sumber: AntaraNews