Transparansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Sukabumi membuka ruang partisipasi publik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemkab Sukabumi 2027, memastikan perencanaan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan. Ajak masyarakat berikan masukan!

Analis komunikasi politik menyoroti peningkatan Komunikasi Bencana Pemerintah, khususnya dalam penanganan krisis di Sumatera, sebagai langkah krusial untuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi spekulasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mengumpulkan Rp2,1 miliar dari lelang akbar Barang Milik Daerah Kaltim, mengubah aset tak produktif menjadi sumber PAD signifikan.

Pemkab Sumedang gencar memperkuat Digitalisasi Sumedang, khususnya di kawasan pendidikan Jatinangor, demi transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik. Bagaimana dampaknya?

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menegaskan komitmen penuh dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, terbukti dengan raihan predikat informatif dari Komisi Informasi Kalbar.

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menegaskan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sebagai budaya kerja, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, demi membangun kepercayaan masyarakat.

Pemkot Surabaya bersama Komisi Informasi Jatim peringati International Right to Know Day (RTKD) 2025, tekankan Keterbukaan Informasi Publik sebagai kunci pembangunan kota dan partisipasi warga.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan pentingnya **Birokrasi Terbuka Papua** dengan menghilangkan sekat komunikasi antara pimpinan, staf, dan masyarakat demi pelayanan publik yang responsif.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan membantah keras tudingan pungutan liar (pungli) terkait pengurusan administrasi calon PPPK paruh waktu, menegaskan semua biaya sesuai Perda. Benarkah demikian?