MPR Usul Pemerintah Beri Gelar Pahlawan Nasional ke Gus Dur

Gelar Pahlawan Nasional bagi Gus Dur bukan sekadar penghargaan formal, melainkan pengakuan atas perjuangannya.

Diketahui, penurunan Gus Dur tertuang dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden.

Pimpinan MPR RI sepakat mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sebagaimana permohonan Fraksi PKB.

Menurut Cak Imin, Gus Dur telah meletakkan pondasi pluralisme, toleransi, serta hubungan antara agama dan negara.

Cak Imin beranggapan bahwa pemaparan Fraksi PKB MPR RI dalam Sidang Paripurna Akhir MPR RI Masa Jabatan Periode 2019—2024 secara legal memiliki dasar yang kuat.

Menurut Bamsoet, ketiga bekas presiden itu layak mendapatkan penghargaan sesuai undang-undang.

surat penegasan dari pimpinan MPR tersebut diperlukan untuk memulihkan nama baik presiden ke-IV RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kabar duka menyelimuti Indonesia, mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3) di Jakarta, meninggalkan jejak pengabdian di berbagai era kepemimpinan.

Istri Presiden ke-4 RI, Sinta Nuriyah, menyerukan pentingnya kerukunan dan persatuan bangsa dalam acara sahur keliling di Jombang. Pesan Sinta Nuriyah Jaga Persatuan Bangsa ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh elemen masyarakat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyoroti kemeriahan Perayaan Imlek di Indonesia sebagai jejak keberanian Gus Dur dan Megawati dalam menjamin kebhinekaan. Simak detail pengakuan negara terhadap identitas budaya.

Prabowo menegaskan bahwa para tokoh Nahdlatul Ulama selalu mendorong masyarakat untuk memelihara kedamaian dan menjaga kerukunan di antara sesama.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan peran sentral ulama dan umara sebagai pilar kekuatan penting bagi kemajuan serta keberkahan Jawa Timur, menarik perhatian pada nilai-nilai spiritual dan pembangunan.

Haul Gus Dur kembali digelar, mengingatkan pentingnya Warisan Kemanusiaan Gus Dur sebagai pembela kaum tertindas di tengah tantangan diskriminasi dan ketimpangan sosial yang masih nyata.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program vaksinasi anak demi masa depan generasi penerus bangsa, mengingat jutaan anak di Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan penguatan kesadaran akan Kesetaraan Gender Indonesia dan percepatan keadilan serta kesempatan yang sama bagi perempuan, menyoroti tantangan dan data memprihatinkan.

Pimpinan MPR sepakat dengan instruksi Presiden Prabowo untuk Peningkatan Cadangan Migas Nasional hingga 90 hari, langkah strategis hadapi ketidakpastian geopolitik global.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Indonesia dapat keluar dari Board of Peace kapan saja, menyusul meningkatnya konflik Timur Tengah dan dinamika geopolitik.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengecam keras serangan sipil dan objek ekonomi di Timur Tengah, mendesak OKI waspada terhadap potensi adu domba yang dapat memperluas konflik. Apa langkah konkret yang harus diambil?

Muzani menyebut keputusan akhir bergantung pada sikap Presiden, yang saat ini masih mencermati situasi di kawasan Timur Tengah.