Ketua KPK Dapat Taklimat dari Prabowo di Istana, Apa Arahannya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.

Presiden Prabowo Subianto instruksikan kementerian dan lembaga untuk membuka pintu bagi masukan dan kritik masyarakat. Mengapa Prabowo Perintahkan K/L Terima Kritik Rakyat? Simak selengkapnya!

Setyo bukan ditunjuk secara pribadi, tetapi sebagai Ketua KPK yang otomatis masuk ke jajaran Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.

Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan semua proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak aparat yang berani menghalang-halangi kebijakan untuk membantu masyarakat.

Respons Ketua KPK Setyo Budiyanto terkait pernyataan Presiden Prabowo akan memaafkan koruptor bila mengembalikan uang hasil korupsi

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar bekerja dengan benar.

Setyo menyampaikan, Presiden Prabowo tidak ingin ada pemborosan anggaran di kabinetnya

Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputi melalui pidatonya saat kongres partai di Bali sempat berkelakar soal hukum yang tak berpihak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Revisi RUU KUHAP yang telah berusia 40 tahun kini telah diserahkan ke DPR. Sayangnya, draf tersebut mendapat kritik, termasuk dari KPK

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan Setyo Budiyanto tetap akan bertugas sebagai ketua KPK.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memutasi Ketua KPK dan Kepala BNPT

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.