Kementerian LH: PSEL Semarang Raya Libatkan Empat Daerah, Solusi Aglomerasi Sampah Terpadu

Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan operasional PSEL Semarang Raya akan melibatkan empat daerah untuk penanganan sampah secara aglomerasi, menjanjikan solusi terpadu.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengonfirmasi bahwa operasional instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan PSEL Semarang Raya akan melibatkan empat kabupaten/kota. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk mempercepat penanganan masalah sampah perkotaan yang semakin kompleks. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mencari solusi berkelanjutan untuk pengelolaan limbah.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLH, Hanifah Dwi Nirwana, memimpin Rapat Persiapan PSEL Semarang Raya di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, untuk membahas implementasi proyek ini. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan fasilitas vital ini. Regulasi pendukung, yakni Peraturan Presiden Nomor 109/2025, telah disiapkan untuk mempercepat penanganan sampah melalui teknologi ramah lingkungan.

Pemerintah Kota Semarang dinilai paling siap melaksanakan proyek PSEL ini, baik dari segi infrastruktur, anggaran, volume sampah, maupun ketersediaan lahan di Kawasan Jatibarang. Namun, untuk menjamin keberlanjutan operasional PSEL yang membutuhkan pasokan sampah 1.500 ton per hari, pendekatan aglomerasi menjadi kunci utama.

Regulasi dan Kesiapan PSEL Semarang Raya

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai landasan hukum untuk percepatan penanganan sampah perkotaan. Regulasi ini fokus pada pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Kehadiran payung hukum ini diharapkan dapat memuluskan jalan bagi proyek-proyek PSEL di seluruh Indonesia, termasuk PSEL Semarang Raya.

Wilayah Jawa Tengah diusulkan untuk pembangunan PSEL di kawasan PSEL Semarang Raya karena kesiapan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Kota Semarang telah menyatakan kesanggupan untuk menyediakan sampah sebesar 1.000 ton per hari, sebuah kontribusi signifikan. Kesiapan ini mencakup aspek infrastruktur, alokasi anggaran, dan ketersediaan lahan yang memadai.

Meskipun demikian, operasional PSEL memerlukan pasokan sampah minimal 1.500 ton per hari untuk mencapai efisiensi optimal. Oleh karena itu, skema aglomerasi menjadi pilihan strategis untuk memastikan ketersediaan volume sampah yang mencukupi. Pendekatan ini memungkinkan beberapa daerah untuk bersinergi dalam pengelolaan limbah mereka.

Kolaborasi Lintas Daerah untuk Efektivitas PSEL Aglomerasi

PSEL Semarang Raya akan melibatkan empat daerah utama, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Keempat daerah ini dipilih karena masih memiliki timbulan sampah yang belum seluruhnya terkelola dengan baik. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi tantangan pengelolaan sampah di tingkat regional secara lebih efektif.

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong kabupaten yang belum dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri untuk mendukung aglomerasi PSEL. Mereka dapat mengirimkan sampah ke lokasi proyek PSEL di Kawasan Jatibarang, Kota Semarang. Ini akan menciptakan sistem pengelolaan sampah terpusat yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi PSEL Semarang Raya.

Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat krusial dalam pelaksanaan PSEL aglomerasi ini. Pemprov Jateng akan berfungsi sebagai koordinator utama bagi keempat kabupaten/kota yang terlibat. Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menekankan bahwa “percepatan instalasi PSEL di kawasan Semarang Raya butuh kolaborasi lintas daerah” yang kuat dan terencana.

Kesadaran Kolektif dan Edukasi dalam Pengelolaan Sampah

Sumarno juga menyoroti bahwa “penanganan sampah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah”. Aspek sosial dan budaya dalam pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Tanpa partisipasi aktif dari semua pihak, proyek PSEL Semarang Raya tidak akan berjalan optimal.

Penyelesaian masalah sampah tidak hanya berfokus pada penanganan hilirnya, seperti pengolahan di PSEL, tetapi juga perlu dimulai dari sisi hulunya. Edukasi masyarakat mengenai pemilahan, pengurangan, dan daur ulang sampah menjadi prioritas. Hal ini akan mengurangi volume sampah yang masuk ke fasilitas PSEL dan memperpanjang usia operasionalnya.

Rapat persiapan PSEL Semarang Raya ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Wakil Bupati Semarang Nur Arifah, dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di wilayah tersebut.

Sumber: AntaraNews