Kemenpar Jelaskan Langkah Mitigasi Bencana di Destinasi Wisata Alam

Kementerian Pariwisata memaparkan strategi mitigasi bencana untuk destinasi wisata alam, termasuk pedoman keselamatan dan manajemen risiko, demi menjaga keamanan dan keberlanjutan sektor pariwisata.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menjelaskan serangkaian langkah mitigasi yang diambil untuk meminimalisasi dampak bencana di berbagai daerah yang memiliki destinasi wisata alam. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kemenpar dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan sektor pariwisata di Indonesia.

Langkah-langkah tersebut mencakup penerbitan pedoman dan modul komprehensif yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pengelola destinasi, serta pelaku industri pariwisata. Pedoman ini dirancang untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons yang efektif terhadap potensi bencana.

Fokus utama Kemenpar adalah pada pengelolaan risiko dan keselamatan pengunjung, khususnya di destinasi yang rentan terhadap bencana alam. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait juga menjadi kunci dalam implementasi strategi mitigasi ini.

Pedoman dan Manajemen Risiko Destinasi Wisata

Kemenpar telah menerbitkan pedoman atau modul yang berisi topik-topik krusial terkait keselamatan, penanggulangan kebencanaan, dan pengelolaan pengunjung. Modul ini berfungsi sebagai acuan penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda), pengelola destinasi wisata dan desa wisata, serta para pelaku usaha industri pariwisata dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan operasional.

Selain itu, Kemenpar secara aktif mendorong pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata untuk menerapkan manajemen risiko destinasi pariwisata. Hal ini sangat ditekankan terutama pada destinasi yang memiliki tingkat risiko tinggi, dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di destinasi pariwisata.

Sebagai pelengkap, Kemenpar juga menyiapkan pedoman terkait Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE). Pedoman CHSE ini, bersama dengan panduan penanggulangan kebencanaan dan pengelolaan pengunjung, menjadi landasan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan destinasi wisata di seluruh Indonesia.

Kolaborasi Penanganan Bencana di Sumatera

Terkait penanganan bencana, khususnya di wilayah Sumatera, Kemenpar telah menjalin koordinasi dan kolaborasi erat dengan berbagai instansi terkait. Kerja sama ini melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pariwisata Daerah (Dispar) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hingga 25 Desember 2025, data menunjukkan bahwa sejumlah daya tarik wisata (DTW) dan desa wisata di Sumatera Utara terdampak banjir, meliputi 53 desa wisata dan 29 DTW. Sementara itu, di Sumatera Barat, tercatat 28 desa wisata dan 74 DTW yang mengalami dampak serupa.

Untuk wilayah Aceh, jumlah DTW dan desa wisata yang terdampak banjir belum dapat dikonfirmasi ulang. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang masih belum kondusif di lapangan, di mana bantuan saat ini masih difokuskan pada upaya evakuasi dan pemulihan bagi para korban bencana.

Pemerintah saat ini memprioritaskan respon cepat untuk evakuasi, penyelamatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban banjir di wilayah terdampak. Langkah ini menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan bencana di Sumatera.

Bantuan Kemanusiaan dan Peran Mitra Strategis

Dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak bencana, Kemenpar telah berkolaborasi dengan pengusaha pariwisata dan mitra strategis untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Sumatera. Bantuan yang berhasil dihimpun sangat beragam, meliputi makanan, alat sanitasi, perlengkapan dan makanan bayi, perlengkapan umum, pakaian, serta perlengkapan sekolah.

Dukungan juga datang dari civitas akademika Poltekpar Medan yang turut memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di Besilam, Sumatera Utara. Ini menunjukkan sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintah dalam penanganan krisis.

Selain itu, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) juga aktif menyalurkan bantuan. Pada 28 November 2025, BPODT menyerahkan bantuan makanan seperti beras, gula, telur, dan mie instan kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor di Desa Lobu Pining, Kabupaten Tapanuli Utara, serta masyarakat terdampak banjir di Desa Sihombu, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tidak berhenti di situ, pada 4 Desember 2025, BPODT kembali menyalurkan bantuan makanan dan pakaian kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya kolaboratif ini menunjukkan komitmen berbagai pihak dalam meringankan beban korban bencana.

Sumber: AntaraNews