Kemenpar Luncurkan Modul Mitigasi Bencana Pariwisata, Fokus Sumatra Terdampak Banjir dan Longsor

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah meluncurkan modul mitigasi bencana yang ditujukan untuk mengurangi risiko dan membatasi dampak bencana alam di area destinasi pariwisata berbasis alam. Langkah proaktif ini diambil menyusul kondisi beberapa provinsi di Sumatra yang terus bergulat dengan banjir dan tanah longsor parah. Modul ini diharapkan menjadi panduan krusial bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (28/12), Kemenpar menjelaskan bahwa modul ini dirancang untuk membimbing pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, operator desa wisata, dan pelaku industri. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kemenpar untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih tangguh.

Kemenpar mendesak otoritas lokal dan pengelola destinasi, terutama di area berisiko tinggi, untuk menerapkan langkah-langkah manajemen risiko yang komprehensif. Implementasi ini harus merujuk pada Pedoman Teknis Implementasi Manajemen Risiko resmi. Upaya ini penting untuk memastikan kegiatan pariwisata tetap aman, nyaman, dan berkelanjutan di tengah ancaman bencana alam.

Modul mitigasi bencana ini menjadi instrumen penting bagi Kemenpar dalam upaya melindungi destinasi pariwisata Indonesia. Dengan adanya modul ini, diharapkan semua pihak terkait dapat memiliki pemahaman yang seragam dan tindakan yang terkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana. Ini adalah langkah maju dalam strategi mitigasi bencana pariwisata nasional.

Selain modul mitigasi, Kemenpar juga menyoroti peluncuran panduan Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). Pedoman ini mencakup mitigasi bencana dan pengelolaan pengunjung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

Kemenpar menekankan bahwa Pedoman Teknis Implementasi Manajemen Risiko adalah rujukan resmi yang harus diikuti. Penerapan pedoman ini secara ketat akan membantu mengurangi kerentanan destinasi wisata terhadap berbagai ancaman bencana. Ini merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan sektor pariwisata.

Data yang dihimpun Kemenpar per 25 Desember 2025 menunjukkan dampak signifikan bencana terhadap sektor pariwisata di Sumatra. Di Sumatra Utara, sebanyak 53 desa wisata dan 29 situs pariwisata telah terdampak. Sementara itu, di Sumatra Barat, 28 desa wisata dan 74 situs pariwisata dilaporkan mengalami kerusakan atau gangguan.

Kemenpar menyatakan bahwa data dari Aceh belum dapat dikonfirmasi sepenuhnya karena kondisi lapangan yang berbahaya. Prioritas utama saat ini adalah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Situasi ini menggarisbawahi urgensi upaya mitigasi bencana pariwisata di wilayah tersebut.

Sebagai bentuk respons dan kontribusi, Politeknik Pariwisata Medan, yang berada di bawah naungan Kemenpar, telah mengirimkan bantuan kepada warga di Besilam, Sumatra Utara. Ini menunjukkan peran aktif institusi pendidikan dalam penanganan darurat bencana.

Sementara itu, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) juga telah mendistribusikan bantuan sejak 28 November. Bantuan berupa beras, gula, telur, dan mi instan disalurkan kepada masyarakat terdampak di Lobu Pining, Tapanuli Utara, dan Sihombu di Humbang Hasundutan.

Untuk memperkuat upaya mitigasi dan respons, Kemenpar telah berkoordinasi erat dengan berbagai institusi terkait. Kolaborasi ini melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dinas pariwisata daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons bencana di seluruh Sumatra.

Sinergi antarlembaga ini sangat krusial dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi. Dengan demikian, dampak negatif bencana terhadap sektor pariwisata dapat diminimalkan. Ini juga mendukung keberlanjutan mitigasi bencana pariwisata di masa mendatang.

Prioritas utama Kemenpar saat ini adalah penanganan cepat bagi daerah yang terdampak parah. Kemenpar juga terus mendorong implementasi modul dan pedoman yang telah dikeluarkan. Hal ini demi menciptakan destinasi wisata yang lebih tangguh dan aman bagi pengunjung serta masyarakat lokal.

Sumber: AntaraNews