Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
covid-19
Masyarakat diminta melengkapi vaksinasi.
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, melihat tingkat risiko penularan Covid-19 di wilayahnya sangat rendah. Bahkan tidak ada yang sampai rumah sakit.
Namun demikian, masyarakat diminta melengkapi vaksinasasi dengan booster seiring dengan kembali munculnya kasus Covid-19.
- Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi
- Tips Aman dari Covid-19 Saat Libur Natal dan Tahun Baru
- Waspada Covid Lagi, Begini Imbauan dari Kemenkes dan Ahli
- Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2, Begini Gejalanya
- Pria ini Mengaku Lihat Pegi Ada di Lokasi Pembunuhan Vina
- Sederet Kemewahan Didapat Biduan Nayunda dari SYL, Tas Balenciaga Hingga Transferan Uang Puluhan Juta
"Ini hanya untuk mengingatkan teman-teman kembali, untuk siap lagi menghadapi masalah covid ini."
Kata Sekda usai menghadiri Rapat Koordinasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Kantor BPSDMD Jateng pada Kamis (14/12).
@merdeka.com
Berdasarkan pengamatannya, mereka yang kini terpapar Covid-19 karena belum booster.
Masyarakat diimbua segera melengkapi vaksin agar tak terpapar Covid-19.
"Catatan dari Kemenkes bahwa kebanyakan yang terkena itu belum booster. Ini mumpung dari pemerintah masih menyelenggarakan gratis, maka masyarakat yang belum booster, kita dorong untuk booster," ungkapnya.
Pemprov Jateng sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan seiring munculnya kembali virus ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengingatkan kembali upaya-upaya dalam menangani Covid-19.
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
"Kebijakan akan diambil, jika sudah ada hasil assesment yang menyatakan bahwa harus dilakukan pembatasan perjalanan," tutupnya.
