LIVE

Kasus Bansos Beras, KPK Tetapkan 3 Orang dan 2 Korporasi Jadi Tersangka

Walaupun jumlah tersangka telah dipastikan, KPK tetap menutup identitas mereka demi kepentingan penyidikan yang sedang berlangsung.

kpk
Juru Bicara atau Jubir KPK Budi Prasetyo menanggapi pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Winda Nelfira)
Juru Bicara atau Jubir KPK Budi Prasetyo menanggapi pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Winda Nelfira) (© 2025 Liputan6.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahun anggaran 2020.

"Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Meskipun jumlah tersangka sudah ditentukan, Budi Prasetyo memilih untuk tidak mengungkapkan identitas mereka demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Namun, ia memberikan informasi bahwa kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar.

"Penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negara mencapai kurang lebih Rp200 miliar," tambah Budi.

Empat Orang Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

KPK telah mengambil langkah pencegahan terhadap empat individu untuk tidak bepergian ke luar negeri. Mereka yang dimaksud adalah ES, BRT, KJT, dan HER (HT). Larangan ini berlaku sejak 12 Agustus 2025 dan akan berlanjut selama enam bulan ke depan.

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," jelas Budi.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah identitas dari masing-masing individu yang dicegah ke luar negeri: ES, yang juga dikenal sebagai Edi Suharto, adalah mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial.

Saat ini, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Sosial dalam bidang Perubahan dan Dinamika Sosial. Selanjutnya, BRT atau Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, merupakan seorang pebisnis yang terlibat dalam berbagai sektor, termasuk logistik, dan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Dosni Roha Indonesia Tbk. Rudi Tanoe, sapaan akrabnya, adalah kakak dari Hary Tanoesoedibjo, seorang konglomerat media dan pendiri Partai Perindo.

Selain itu, KJT, yang dikenal sebagai Kanisius Jerry Tengker, merupakan sosok yang cukup berpengaruh di sektor logistik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik dari tahun 2018 hingga 2022.

Terakhir, HER (HT) atau Herry Tho, adalah seorang profesional yang pernah menjabat sebagai Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik untuk periode 2021 hingga 2024. Dengan adanya langkah pencegahan ini, KPK menunjukkan komitmennya dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan para individu tersebut.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Siaga, Kapal Dilarang Dekati Kawah

{{caption}}
Sempat Viral, Pelaku Pemukulan Pemotor di Jagakarsa Ditangkap

{{caption}}
KA Bandara Tertemper Motor, KRL Bekasi/Cikarang Sempat Terlambat

{{caption}}
Selamatkan Teman di Sungai Way Sekampung, 2 Remaja Tenggelam

{{caption}}
Kebakaran Rumah di Palmerah Jakarta Barat, 20 Unit Damkar Dikerahkan

{{caption}}
25 Orang Tewas Akibat Gelombang Panas Ekstrem di AS

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Bansos Kebumen 2020, Fokus Distribusi dan Kontrak Lapangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi bansos beras. Kali ini, KPK dalami bansos Kebumen tahun 2020, memeriksa saksi terkait proses distribusi.

KPK
{{caption}}
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe Terkait Kasus Bansos

Budi menjelaskan, keterangan yang bersangkutan diperlukan dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Disni Roha Logistik.

KPK
{{caption}}
8 Pejabat Kemnaker Dicegah Keluar Negeri Terkait Pemerasan Agen TKA

Delapan orang tersebut merupakan tersangka kasus korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tahun 2019-2024.

KPK
{{caption}}
KPK Mulai Usut Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi Bantuan Presiden (Banpres) Joko Widodo saat penanganan Pandemi Covid-19.

KPK
{{caption}}
Kasus Korupsi di Basarnas, Ini Daftar Tiga Orang yang Dicegah Ke Luar Negeri

KPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.

Basarnas
{{caption}}
KPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.

KPK
{{caption}}
KPK Periksa Kakak Hary Tanoe Terkait Kasus Korupsi Bansos

Rudy Tanoe yang merupakan kakak dari konglomerat Hary Tanoesoedibjo itu terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.00 WIB.

KPK
{{caption}}
Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos, KPK Panggil Rudijanto Tanorsoedibjo

Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos, KPK Panggil Rudijanto Tanorsoedibjo

Kasus Korupsi
{{caption}}
Eks Dirut TransJakarta Kuncoro Wibowo Ditahan Usai Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos di Kemensos

Kuncoro ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari pertama hingga 7 Oktober 2023.

Korupsi Bansos Beras
{{caption}}
KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos

Dua tersangka itu yakni Budi Susanto (BS) dan April Churniawan (AC).

Korupsi Bansos Beras
{{caption}}
KPK Periksa eks Dirut TransJakarta Kuncoro Wibowo sebagai Tersangka Korupsi Bansos Beras

Tersangka dari pihak perusahaan pelat merah, yakni Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Muhammad Kuncoro Wibowo.

KPK
{{caption}}
KPK Bantah Politisasi Kasus Korupsi di Kemnaker yang Seret Cak Imin

KPK menegaskan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TNI di Kemnaker murni proses hukum.

Cak Imin
{{caption}}
ASN Pemprov Sulsel Perkuat Kampanye Antikorupsi Berbasis Konten Lokal dengan Dukungan KPK

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan pelatihan kampanye antikorupsi berbasis konten lokal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.

asn sulsel
{{caption}}
Menhut Raja Antoni Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Pasca Kasus Korupsi Kuansing

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

hutan produksi terbatas
{{caption}}
Plt Bupati Kuansing Tunjuk Plh Sekda, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

bupati kuansing
{{caption}}
KPK Ungkap Asal Uang Amplop untuk Menhut, Diduga dari Sisa Hasil Usaha KUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

gratifikasi
{{caption}}
Terungkap! KPK Ungkap Alasan Penahanan Eks Timses Bupati Langkat di Medan

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

bupati langkat
{{caption}}
Kronologi Kasus Bupati Langkat, dari OTT sampai Jadi Tersangka

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.

bupati langkat
{{caption}}
KPK Tegaskan Lanjutkan Sidik Kasus Bansos Meski Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi bansos beras, meskipun tersangka Rudy Tanoe kembali mengajukan praperadilan.

antikorupsi
{{caption}}
Tak Hanya Kasus Agus Salim! Ini 3 Penyelewengan Donasi dengan Nominal Fantastis di Indonesia

Meski donasi seharusnya digunakan untuk membantu yang membutuhkan, sejumlah kasus justru memperlihatkan dana tersebut diselewengkan.

aksi cepat tanggap
{{caption}}
KPK Ungkap Nilai Kontrak Bansos Presiden Jokowi Rp900 M, Dikorupsi Capai Rp250 M

KPK Ungkap proyek dari bansos Jokowi itu mencapai Rp900 miliaran.

korupsi bansos beras
{{caption}}
KPK Bongkar Modus Korupsi Bansos Presiden saat Pandemi Covid-19: Dikurangi Kualitasnya

Modus yang dilakukan tersangka korupsi bansos Presiden hampir serupa seperti pada saat kasus korupsi eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

bansos bantuan presiden
{{caption}}
Ini Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Presiden Tahun 2020 Terendus KPK

KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial Presiden (Banpres) saat Pandemi Covid-19 di Jabodetabek 2020.

bansos presiden
{{caption}}
Cerita Juliari Batubara soal Korupsi Bansos: Awal Mula Pemilihan Perusahaan Logistik

Juliari menuturkan bahwa awal mula gagasan program BSB, yaitu cadangan beras Bulog yang cukup tinggi saat COVID-19.

korupsi bansos beras