Dipimpin Sufmi Dasco, DPR Gelar Rapat Paripurna Bentuk Tim Pengawas dan Bahas RUU Izin Pertambangan

Rapat paripurna kali ini dihadiri oleh 289 anggota DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/1). Rapat paripurna kali ini dihadiri oleh 289 anggota DPR.

"Menurut catatan dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI ini telah ditandatangani, oleh 289 anggota, tiga izin, total 292 anggota dari 579 anggota DPR dari seluruh fraksi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membuka rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna hari ini, DPR bakal membahas terkait pembentukan Tim Pengawas (Timwas) DPR RI. Tim pengawas DPR ini bertugas untuk mengawasi kebijakan perlindungan pekerja migran dan penanganan bencana alam.

Selain membentuk Timwas, DPR juga bakal membahas rancangan undang-undang (RUU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang belakangan jadi sorotan.

Dalam RUU Pertambangan terbaru usul Badan Legislasi (Baleg) DPR, terdapat poin-poin yang mengatur tentang izin tambang bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Selain itu, terdapat pula pasal yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi.

Aturan RUU Minerba: Perguruan Tinggi Diusulkan Bisa Kelola Tambang

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat untuk membahas Rancangan UU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Dalam pembahasan ini, ada sejumlah tambahan pasal. Salah satunya pasal yang mengatur perguruan tinggi bisa mengelola tambang.

Rapat digelar di tengah masa reses DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1) yang dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

Dalam rapat Bob mempersilakan Tenaga Ahli (TA) Baleg DPR RI untuk menyampaikan soal adanya perubahan pasal dalam RUU Minerba. Ada 11 poin yang meyangkut kebutuhan hukum yang dipaparkan.

Salah satunya soal prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan hingga perguruan tinggi.

"Berikutnya, penambahan pasal 51A ayat 1, WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Jadi di luar diberikan kepada Ormas keagamaan juga bisa diberikan kepada perguruan tinggi," disebutkan dalam paparan TA Baleg.

Panja RUU Minerba Dibentuk

Terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan soal tambahan beberapa pasal dalam Rancangan UU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Terutama soal aturan yang mengusulkan Perguruan Tinggi bisa mengelola tambang.

Doli menyampaikan, jika adanya revisi ini dilakukan semata-mata menguatkan keberpihakan negara kepada masyarakat.

"Ini sebetulnya yang kita revisi itu untuk memperkuat affirmative action keberpihakan negara dan pemerintah kepada masyarakat terhadap sumber daya mineral yang dikehendaki oleh negara," kata Doli

Menurutnya, Baleg DPR RI ingin merumuskan lebih konkret Pasal 33 dan UUD 1945. "Nah kalau dulu kan bentuknya diserahkan ke Ormas-Ormas dan itu diatur payung hukumnya kan peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Nah sekarang itu kita mau angkat," katanya.

"Jadi diatur lebih lanjut bagaimana peran masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk mendapatkan affirmative action dalam pengelolaan sumber daya alam itu melalui Ormas, melalui perguruan tinggi, melalui badan-badan usaha UKM dan segala macam. Itu yang sebetulnya titik tekan dari revisi undang-undang ini," sambungnya.

Menurut Doli, tidak ada perdebatan secara serius soal revisi tersebut. Sebab, informasi mengenai pembahasan di Baleg ini sudah masuk dua pekan sebelumnya.

"Jadi sebenarnya tidak ada perdebatan yang terlalu serius, cuman kita sepakat tadi kita cari cara yang memang memenuhi tadi materiil dan prosedural dalam pelaksanaan pembahasan undang-undang ini," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya sudah menerima berbagai macam masukan dan pandangan mengenai revisi UU Minerba. Panitia Kerja RUU Minerba juga sudah sepakat dibentuk, dan dalam RUU Minerba akan segera diusulkan dibawa ke Rapat Paripurna agar jadi RUU inisiatif DPR RI.

"Bahwa walaupun ini dalam pembahasan hak inisiatif baleg dalam rangka untuk memenuhi meaningful participation itu. Mungkin satu dua hari besok ini diajukan diparipurna menjadi hak inisiatif, kita dengarkan masukan dari masyarakat," pungkasnya.

Dinamika Pembahasan RUU Minerba

Sementara, Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Putra Nababan mengkritisi agenda Baleg yang membahas RUU Minerba di masa reses DPR RI. Bahkan, ia mengaku belum menerima naskah akademik RUU Minerba yang jadi pembahasan.

"Saya tidak masuk dalam substansi dulu. Karena sudah menjadi tugas saya sebagai anggota baleg, untuk kita bersama menjaga marwah dari baleg yang terhormat ini. Terutama ketika kita di awal sidang setelah pelantikan itu punya komitmen bersama, agar proses pembentukan UU ini dijalankan dengan benar dan selurus-lurusnya," kata Putra.

Dia mempertanyakan soal naskah akademik RUU Minerba yang terdapat tambahan beberapa pasal. Putra mengaku belum sempat membaca naskahnya lantaran naskah baru dikirim 30 menit sebelum rapat.

"Ya kayaknya kok enggak mungkin kita bikin UU tsnpa membaca naskah akademik. Lalu dikirim 30 menit sebelumnya. Panjanya 78 halaman, mohon izin saya belum sempat baca. Mohon izin maaf saya belum baca," ujarnya.

"Ini termasuk tanggung jawab saya kepada konstituen saya. Di Jakarta Timur bahwa anggotanya belum sempat baca naskah akademik sebelum bikin UU," sambungnya.

Kemudian Putra menyinggung soal partisipasi publik terhadap pembahasan RUU Minerba.

"Terkait dengan meaningful participation. Ini mau kita ke mana kan ini barang. Karena saya lihat jadwal begitu padat sampai jam 7. Bagaimana kita menjustifikasi stakeholder dari Minerba yang begitu banyak ya. Sehingga kita mem-by pass dan melewati meaningful participation itu. Nah ini juga harus kita pertanggung jawabkan," katanya.

Pasal-Pasal RUU Minerba

Adapun berikut isi pasal yang dipaparkan dalam rapat Baleg:

Pasal 51A

(1) WIUP Mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

(2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. luas WIUP Mineral logam;

b. akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B; dan/atau

c. peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara prioritas kepada perguruan tinggi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51B

(1) WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

(2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. luas WIUP Mineral logam;

b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri;

c. jumlah investasi; dan/atau

d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam

dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.