RUU Minerba: Rencana Kampus Kelola Tambang Dibatalkan, Ini Penjelasan Pemerintah

Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan, hari ini. Salah satu poin dalam UU hasil revisi yakni kampus batal diberikan izin mengelola tambang.

"Yang kedua terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Namun demikian, kata Supratman, pemberian izin untuk kampus mengelola tambang nanti ada di bawah BUMN, BUMD dan Badan Swasta.

"Bagi kampus yang membutuhkan terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya," katanya menjelaskan.

Poin lain yang disepakati dalam revisi UU Minerba yakni adanya perubahan skema untuk pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ataupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

"Sebelumnya semua mekanisme lelang sekarang berubah dengan pemberian, mekanisme lelangnya tetap tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas dalam rangka untuk memberikan keadilan bagi pengusaha UMKM dan termasuk kooperasi," kata Supratman.

Nantinya, pemerintah lewat Kementerian ESDM yang akan memilih siapa yang bisa mengelola tambang.Sebelumnya, Rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Minerba digelar di Baleg DPR, Jakarta, Senin (17/2), dipimpin Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

Rapat dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman, dan Wamensesneg Bambang Eko.Pada rapat, Bob Hasan mempersilakan tiap fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi sebelum mengetuk palu. Seluruh atau delapan fraksi menyatakan sikap setuju dengan revisi untuk dibawa ke paripurna.