Puan Pastikan DPR Buka Ruang Diskusi Terkait RUU Minerba

Puan Maharani juga menekankan bahwa revisi UU ini tetap mengedepankan supremasi sipil.

Pemerintah setuju dengan sebagian besar draf yang diusulkan oleh DPR. Termasuk mengenai perguruan tinggi atau kampus bisa mendapatkan izin tambang.

PBNU menunggu undangan dari DPR untuk membahas konsesi tambang untuk kampus.

Menurut Bahlil, hal tersebut merupakan niat baik dalam rangka mengembalikan pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan UUD 1945.

Puan berharap RUU Minerba nantinya tidak hanya beemanfaat bagi kampus melainkan juga masyarakat luas.

Politisi PDIP ini menegaskan, pembahasan RUU Minerba ini tak hanya dilakukan oleh DPR dan Pemerintah saja.

Dia hanya menegaskan pemberian izin pada universitas untuk mengelola tambang akan membawa manfaat yang positif kampus-kampus.

Baleg DPR menggelar rapat untuk membahas Rancangan UU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Firnando Hadityo Ganinduto menilai pengesahan RUU Minerba kado buat rakyat.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan warga lokal termasuk masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses penambangan

Larangan serupa juga terdapat pada Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Adanya UU Minerba maka untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Pengambilan keputusan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025.

Hanya 311 orang yang hadir dari 579 anggota DPR RI.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan.

Secara khusus, Puan berharap umat Nasrani yang menjadi korban bencana dapat tetap merayakan Natal meski dalam kondisi yang berbatas.